Masih Banyak Masyarakat Buang Air Besar Sembarangan di Jember

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Masih banyak masyarakat yang buang air besar sembarangan di Jember.

Ini diketahui Open Defecation Free (ODF) Kabupaten Jember tergolong terendah di Jawa Timur. Hal ini menandakan masih banyak masyarakat yang buang air besar sembarangan.

ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam masyarakat tidak buang air besar sembarangan.

Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur yang dirilis terakhir 31 Desember 2022 lalu disebutkan, kemajuan akses sanitasi Kabupaten/Kota di Jatim menempatkan Jember berada di posisi pertama dengan capaian ODF paling kecil, hanya 24,2 persen.

Baca juga: Sinyal Bahaya untuk Persib Bandung, PSIS Semarang Resmikan Pemain Asing Jelang Lawan Maung Bandung

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Jember Koeshar Yudyarto mengakui hal tersebut. Bahkan kata dia, hanya satu kecamatan di Kota Tembakau yang sudah ODF total.

"Kami sudah bekerjasama dengan UNICEF dan Unair, Dinkes dan Puskesmas untuk melakukan penyuluhan,agar ODF ini perlahan naik," ujarnya, Senin (30/1/2023).

Menurutnya banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat masih melakukan buang air sembarangan, mulai dari ekonomi hingga gaya hidup.

"Ada karena faktor ekonomi, sehingga mereka tidak memiliki jamban atau mungkin bisa karena perilaku hidup sehat mereka sendiri. Mereka punya jamban, tetapi masih buang air di sungai," tambah Koeshar.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Edi Cahyo Purnomo menilai, buang air sembarangan sepertinya sudah jadi tradisi masyarakat yang berlangsung cukup lama.

"Seharusnya dengan kemajuan pesat seperti ini, Pemerintah Kabupaten Jember mampu mensosialisasikan hal tersebut, khususnya wilayah perkotaan," tanggapnya.

Baca juga: Berkas Penyidikan Tersangka Pencabulan Santriwati Ponpes di Jember Belum P21

Legislator yang akrab disapa Cak Ipung mengatakan pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif untuk melarang masyarakat membuang kotoran di sungai.

"Supaya mereka biasa melakukan gaya hidup sehat, karena apa yang dilakukan oleh masyarakat banyak pihak yang dirugikan," imbuhnya.

Ketua Komisi D DPRD Jember Muhammad Hafidi data Dinkes Provinsi Jatim tersebut menurutnya perlu ditelurusi bagaimana pola pendataan itu dilakukan untuk diukur akurasinya.

"Datanya ini benar apa tidak. Jangan-jangan hanya olah di atas meja kan lucu, karenanya data ini harus ditelurusi," tambahnya.

Oleh karena itu, Hafidi, akan memanggil Dinas Kesehatan Jember, untuk menjelaskan data-data tersebut. Karena hasil pendataan yang dipublikasikan harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Komisi D akan meminta kejelasan data ini, termasuk mengundang dinkes dan dinsos. Jangan sampai data ini jadi boomerang, dan beragam pertanyaan-pertanyaan ini nantinya musti terjawab," tutur legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)