Giliran PMII Jember Demo Evaluasi Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER - Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Selasa (28/2/2023) siang.

Organisasi kemahasiswaan ini menggelar demo tersebut untuk mengevaluasi program pembangunan dua tahun kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

Terlihat dalam demo tersebut, sebagian kader dari Pengurus Cabang (PC) PMII Jember ini membawa spanduk bertuliskan "menangis Pemkab berdusta". Bahkan sebagian dari mereka membawa miniatur keranda jenazah.

Pantauan di lapangan, para demonstran ditemui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Arief Tyahyono bersama beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

Koordinator Lapangan (Korlap) Wahyu Rizaldi mengatakan, demo kali ini untuk menagih janji politik Bupati Hendy saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 silam.

"Seperti janji membangun pabrik pupuk untuk petani, nyatanya hingga sekarang juga belum dibangun. Dan pembangunan infrastruktur jalan tidak sampai di pelosok-pelosok desa, bahkan angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi," ujarnya.

Selain itu, kata dia, banyak fasilitas publik yang dibangun juga tidak ramah defabel. Sehingga seluruh pembangunan masih kurang inklusi.

Baca juga: Hingga 2 Maret 2023, Angin Kencang Diprediksi Bakal Melanda Sejumlah Kabupaten/Kota di Jatim

Di sisi lain, lanjut dia, janji pemberian beasiswa kuliah untuk 25.000 mahasiswa hingga kini juga tidak terealisasi. Faktanya, bantuan pendidikan tersebut hanya dikucurkan 10.000 pelajar saja.

"Dan janji soal penertiban tambak liar, di Desa Kepanjeng Gumukmas, masih jalan ditempat. Bahkan malah akan dibangun lagi tambak baru seluas 4 hektar," imbuh pria yang akrab disapa Wahyu ini.

Oleh karena itu dalam aksi kali ini, kata Wahyu, massa menuntut Bupati Jember Hendy Siswanto untuk mentaati aturan dalam penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sesuai dengan Permen ART/BPN nomor 11 tahun 2021.

"Selain itu pemerintah harus memperhatikan ketersediaan fasilitas penyandang disabilitas, dan menekan angka pernikahan anak, menuntaskan kasus kemiskinan ekstrem," tuntutnya.

Selain itu pemerintah lebih memperhatikan kehidupan petani dan nelayan, dengan menyediakan tempat pelelangan ikan di setiap pesisir kawasan Perikanan.

"Menyediakan alokasi pupuk yang cukup bagi petani, anggaran dana harus untuk kegiatan tangkap ikan nelayan konfensional, bukan budidaya ikan di kawasan pesisir," jelasnya.

Massa PMII juga menuntut, Pemkab Jember menuntaskan proyek infrastruktur pembangunan jalan. Kemudian, katanya, Bupati Jember juga harus merealisasikan janji politik 25.000 beasiswa per tahun.

"Dan terakhir, menuntut pemerintah daerah tidak menindaklanjuti Raperda BUMD Gunung Sadeng, karena tidak ada dalam RPJMD 2021-2026," tegas Wahyu.

Baca juga: Penyesalan PSG Tak Rekrut Milan Skriniar, Les Parisiens Sulit Cari Pelapis Lini Pertahanan