Peringati Hari Buruh, Sarbumusi Minta Pemkab Pasuruan Turun Tangan Selesaikan Sengketa Perburuhan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN -  Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Pasuruan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan ikut campur tangan menyelesaikan sengketa perburuhan di Kabupaten Pasuruan.

Hal itu disampaikan Hambali, Ketua DPC Sarbumusi Kabupaten Pasuruan Hambali saat memimpin aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di lapangan Randupitu, Kecamatan Gempol, Senin (1/5/2023).

“Ada dua permasalahan besar yang dialami buruh yang tergabung dalam Sarbumusi Kabupaten Pasuruan, dan sampai sekarang belum terselesaikan,” kata Hambali usai memimpin aksi peringatan May Day.

Sarbumusi Kabupaten Pasuruan memusatkan aksi Hari Buruh ini dengan turun jalan. Mereka berkeliling bersama ke perusahaan yang bermasalah dengan buruh. Tuntutannya meminta perusahaan segera menyelesaikan masalah.

Selain itu, Sarbumusi juga menggelar istighosah bersama dengan ribuan buruh di depan dua perusahaan yang bersengkata dengan buruh yakni PT Inti Citra Beferindo dan PT Karya Mitra. 

Puncaknya, ribuan buruh bergerak ke lapangan Randupitu. Di sana buruh menyampaikan aspirasi yang dipandu dari panggung orasi. Setelah itu ditutup dengan bersholawat dan doa bersama agar masalah buruh terselesaikan.

Menurut dia, permasalahannya hampir sama yakni upah buruh yang tidak terbayarkan. Menurut dia, Sarbumusi sudah berusaha membantu menyelesaikan baik dengan jalur hukum atau Pemkab.

Hasilnya, kata dia, masih belum tampak. Namun, yang disesalkan bersama adalah tidak adanya keseriusan Pemkab Pasuruan untuk campur tangan terkait permasalahan sengketa buruh ini.

Baca juga: Ribuan Buruh Datangi Gedung Kantor Gubernur Jatim, Bentangkan Bendera Merah Putih

“Menurut pandangan saya, Pemkab ini bisa memanggil perusahaan yang bersengketa dengan buruh untuk mencari win - win solution. Tapi, sampai hari ini saya belum melihat kehadiran pemerintah dalam hal itu,” tambahnya.

Menurut dia, pemerintah ini bapaknya buruh pasuruan yang punya power dan punya kekuatan. Seharusnya, langkah pemerintah yang secara serius ikut menyelesaikan permasalahan ini bisa menjadi solusi terbaik.

“Sebenarnya kalau Pemkab ini serius menanganai  permasalahan perburuan, saya yakin tidak ada sampai terjadi kasus penelantaran kasus perburuan seperti sekarang ini,” terangnya.

Disampaikan dia, sebelum pemerintahan sekarang, bupatinya turun langsung ke perusahaan ketika ada permasalahan perburuan. Dan, kata dia, hasilnya permasalahan terselesaikan.

“Ini masalah serius karena buruh tidak dapat upah lebih dari 1 tahun. Buruh sengsara, tidak makan. Perlu ada keberanian dan kepedulian Pemkab agar sengketa ini selesai,” tutupnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)