Lewat Si Rambo, Upaya Pemkab Jember Kendalikan Inflasi dan Jaga Daya Beli Masyarat

TRIBUNJATIMTIMTIMUR.COM, JEMBER - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi di Kabupaten Jember masih di angka 0,20 persen di Bulan September 2023. Angka tersebut nomor tiga terbawah dari semua daerah di Jawa Timur.

Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, dalam upaya pengendalian  inflasi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mencanangkan program Si Rambo. Si Rambo akronim dari Sinergi dan Kolaborasi Rapat Mingguan Setiap Hari Rabo.

Menurutnya kegiatan itu, merupakan rapat mingguan bersama BPS, yang  dilakukan setiap Hari Rabu pagi. Forum itu membicarakan perihal pengendalian inflasi di Kabupaten Jember.

"Dan bisanya sebelum rapat, kami olahraga bareng dulu, sarapan bareng. Kemudian baru rapat tentang inflasi, sejak Tahun 2022 akhir hingga hari ini, masih berjalan," ujar Hendy ketika diwawancarai perihal pengendalian inflasi, pada Kamis (19/10/2023).

Rencananya, kata dia, setiap dua minggu sekali, rapat inflasi ini akan dilakukan melalui kegiatan webinar. Seperti yang sudah dilakukan pada Rabu (18/10/2023).

"Agar bisa diikuti oleh seluruh ASN, termasuk camat dan Kades. Bahkan kemarin webinarnya diikuti oleh 480 ASN se-Kabupaten Jember," kata Hendy.

Melalui hal itu, lanjut Hendy, para camat, kepala desa, bersama Pemkab Jember  bisa bersinergi ketika terjadi kenaikan harga barang pokok.

"Misalkan di desa A, barang apa saja yang mengalami kenaikan harga disitu dan butuh pasar murah, maka kami dari kabupaten akan turun disitu. Jadi semua lini kami jaga, tujuannya hanya satu, daya beli masyarakat tetap mampu," jlentrehnya.

Beberapa intervensi yang dilakukan pemerintah dalam menekan inflasi, kata Hendy, di antaranya pasar murah hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Bantuan BLT sudah berjalan beberapa waktu lalu, bantuan pangan juga sudah kami lakukan bersama sama," katanya.

Hendy mengakui kendala yang terjadi akhir-akhir ini, gara-gara kemarau panjang. Sehingga membuat produksi tanaman padi dari dari petani menurun.

"Adanya El Nino, membuat produksi beras kami menurun. Airnya kurang, jadi kami harus atur sistem debit air kami," paparnya.

Baca juga: Karya Lukis di Atas Daun Jati Alumnus Ponpes Asal Probolinggo Tembus Pasar Mancanegara

Dia mengatakan seluruh perusahaan swasta, maupun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jember, ikut dalam pengendalian inflasi.

Sementara itu, Kepala BPS Jember Try Erwandi mengatakan angka inflasi di Jember pada bulan September 2023, berada di angka 0,20 persen. Katanya, masih di bawah angka inflasi Jawa Timur.

"Kalau selama sembilan bulan, sejak Januari hingga September 2023, inflasi di Jember berada diangka 1,68 persen. Kemungkinan dalam dua bulan ke depan, total inflasi di Jember selama 12 bulan berada di angka 2 persenan," ungkapnya.

Pada minggu pertengahan Oktober 2023 , Tri mengungkapkan beberapa bahan pokok yang terdeteksi naik harganya di antaranya beras, cabai, cabai rawit dan bawang merah.

"Itu adalah barang-barang yang sering bergejolak, karena kadang muncul dalam setiap minggu. Tetapi pada minggu berikutnya, hilang lagi," jlentrehnya.

Sementara pertumbuhan ekonomi Jember berdasarkan data BPS Tahun 2022 berada di angka 4,53 persen. Namun, kata Tri, angka inflasinya saat itu lebih tinggi dan mencapai 7,39 persen.

"Harapannya di Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari inflasi. Tetapi kalau inflasinya melebihi pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat tidak akan bisa merasakan kalau ekonomi tumbuh. Tapi ini kelihatan lah, pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dari angka inflasi," katanya.

Adapun penduduk miskin di Jember berdasarkan data BPS Tahun 2022,  berada di angka 9,39 persen dan berada di urutan 18 di Provinsi Jawa Timur.

Baca juga: Hendak Tolong Korban Kecelakaan, Dodhy Kangen Band Justru Dibentak Pria Tak Dikenal, Videonya Viral

Menanggapi hal itu, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember Andy Wahyu Riyadno menyarankan, supaya konsisten menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK).

Kata dia, Pemkab Jember harus bisa mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar.

"Guna mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya," katanya dalam paparan di webinar pengendalian inflasi yang diikuti ASN Pemkab Jember, Rabu (18/10/2023).

Kemudian,  kata Wahyu, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas petani. Karena mereka adalah penopang pangan utama di daerah.

"Serta yang paling penting adalah mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antardaerah," tuturnya.

Lalu memperkuat infrastruktur dan rantai pasok, katanya, supaya bisa memperlancar distribusi barang dan jasa.

"Serta memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi," ulasnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)