Enam Perangkat Desa Dipanggil Bawaslu Terkait Dugaan Ketidaknetralan Jelang Pilkada Pasuruan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Bawaslu Kabupaten Pasuruan memanggil enam orang perangkat desa terkait dugaan ketidaknetralannya dalam Pilkada Pasuruan.

Ini adalah buntut dari kehadiran para perangkat desa yang dalam acara Silaturahmi Daerah (Silatda) Forum Desa Bersatu di Hotel Senyiur, Prigen, 26 Agustus lalu.

Disinyalir, ada pernyataan sikap dari sejumlah perangkat desa yang mendukung salah satu pasangan bakal calon bupati - bakal calon wakil bupati Pasuruan saat itu.

Karena memang, acara yang digelar satu hari jelang dibukanya pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati itu dihadiri salah satu pasangan calon.

Keenam perangkat desa yang dipanggil adalah Sonhaji, Fajri Febriyanto, Imam Muchlisin, Hari Sukarta, Suyanto, dan Mujib Ridwan.

Mereka dipanggil ke Kantor Bawaslu, Selasa (3/9/2024). Sayangnya, hingga sore ini, tidak ada satupun dari enam yang dipanggil datang ke kantor Bawaslu.

Sonhaji yang juga menjabat sebagai Ketua PPDI Kabupaten Pasuruan mengaku tidak hadir karena baru hari ini menerima undangan panggilan dari Bawaslu.

Baca juga: Hutan Pinus Kawasan Bromo sisi Lumajang Terbakar, BPBD Antisipasi Kebakaran Meluas

“Saya tidak hadir karena undangannya mendadak. Saya baru terima undangan itu tadi pagi sekitar 8.37 wib,” kata Sonhaji saat dihubungi melalui selulernya.

Dia mengaku siap hadir kalau memang ada panggilan kembali yang dilayangkan Bawaslu. Itupun dengan catatan, kalau tidak ada kegiatan lain.

“Saya memang siap hadir mas, tapi tak tunggu undangan sampai jam 3 pagi tidak ada, baru sampai jam 9 kurang. Mendadak sekali,” paparnya.

Sonhaji menyebut, undangan panggilan Bawaslu itu justru didapatkan dari teman - teman media. Sebelumnya, dia mengaku tidak mengetahui ada panggilan itu.

Disinggung terkait acara Silatda, ia tidak menampil hadir dalam acara itu. Menurutnya, paslon itu memang bukan menghadiri tapi diundang.

Baca juga: PKBJJ - Gerbang Menuju Sukses Kuliah di Universitas Terbuka

“Yang mengundang memang desa bersatu. Dan di silatda bukan hanya perangkat desa saja, tapi ada kepala desa dan BPD yang hadir,” imbuhnya.

Sonhaji menyangkal kalau dalam acara itu ada perjanjian atau mou untuk mendukung paslon yang hadir dalam acara silatda. Menurutnya, itu tidak benar.

“Yang benar, kami meminta keseriusan dan komitmen paslon ketika ditakdir memimpin Pasuruan, tolong disejahterkan para perangkat desa ini, hanya itu,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan Arie Yoenianto menerangkan, pihaknya sudah mengirimkan undangan panggilan sejak minggu sore.

“Kami sudah kirimkan undangan softfile minggu sore melalui whatsapp. Undangan hard file kami kirimkan tadi pagi,” sambung dia.

Baca juga: Persiapkan Diri untuk Sukses Kuliah Online, Mahasiswa Baru UT Jember Ikuti Orientasi Studi

Ari, sapaan akrabnya mengatakan, pemanggilan ini adalah bentuk klarifikasi terkait temuan dugaan ketidaknetralan perangkat desa.

Disampaikan dia, enam perangkat desa yang dipanggil ini akan dimintai keterangan dan klarifikasi terkait hal itu. Dan mereka yang dipanggil adalah mereka yang hadir.

“Jadi untuk mencari kebenaran terkait dugaan pelanggaran ketidaknetralan perangkat, kami perlu klarifikasi. Makanya, kami undang hari ini,” katanya, Selasa (3/9/2024).

Menurut Ari, ada informasi yang beredar bahwa dalam acara itu dilakukan pernyataan sikap dukungan untuk salah satu pasangan bakal calon.

Baca juga: Hadir Kembali, KA Mutiara Timur Tambah Alternatif Pilihan Kereta Api Surabaya - Banyuwangi

“Ini yang sedang kami telusuri. Tapi, para perangkat desa yang diundang tidak hadir dalam undangan hari ini. Sangat disayangkan sekali,” imbuhnya.

Kendati demikian, Ari mengaku tidak mempermasalahkan ketidakhadiran para perangkat itu. Namun, ia mengaku akan menyiapkan undangan panggilan ulang.

“Ya tidak masalah, tapi yang jelas kehadiran para perangkat ini penting untuk mencari kebenarannya seperti apa. Apakah memang ada pelanggaran atau tidak,” urainya.

Selain perangkat desa, kata Ari, acara itu juga dihadiri para kepala desa se - Kabupaten Pasuruan. Dia mengaku juga sedang menelusuri hal itu.

“Makanya ini kami lakukan. Tahap awal, kami panggil perangkat desa dulu, selanjutnya kepala desa. Kalau tidak hadir begini kan menghambat prosesnya,” tegasnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)