DPRD Kabupaten Pasuruan Pertanyakan Penyebaran APK oleh KPU

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Kinerja KPU Kabupaten Pasuruan kembali menjadi sorotan dewan. Kritikan dilontarkan para anggota dewan dalam rapat kerja di gedung dewan, Senin (11/11/2024).

Rudi Hartono, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan mengatakan, hal yang krusial adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dari masing - masing pasangan calon.

Dia menilai, APK yang dipasang KPU di beberapa titik itu tidak bisa dibedakan dengan APK yang dipasang masing - masing pasangan calon.

Hal itu, kata Rudi, menyulitkan pengawasan. Rudi menyebut, seharusnya APK yang dipasang oleh KPU diberi pembeda.

Baca juga: Menantu Hendy Adukan Balik Dua Pengurus Partai Demokrat Jember atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

“Harusnya ada tanda untuk menjadi pembeda. Hologram atau apa, sehingga masyarakat bisa mengetahui mana APK yang dipasang KPU dan yang dipasang paslon,” katanya.

Sebab, kata Rudi, disinyalir banyak APK yang diduga dipasang sembarangan. Ada yang ditancapkan di pohon, fasilitas umum dan lainnya.

“Cuma untuk mendeteksi itu APK yang dipasang calon atau KPU kami kan tidak tahu, tidak bisa mendeteksi, karena desainnya sama,” jelasnya.

Politisi PKB ini juga mengaku heran dengan keputusan KPU yang memperbolehkan pasangan calon mencetak APK dengan desain yang sama dicetak KPU.

Baca juga: Indigo by Telkom Indonesia Gelar Malang Digital Ecosystem Dialogue, Industri Kreatif Digital Tumbuh

“Sedikit aneh keputusan ini. Maka, saya mengajak semua pihak mengawasi kinerja KPU, jangan sampai ada indikasi penyimpangan,” paparnya.

Ia mengatakan, jika APK itu tidak bisa dibedakan, rawan disalahgunakan dan membuat negara mengalami kerugian.

“Saya tidak ingin membangun persepsi negatif, tapi saya minta KPU untuk bekerja dengan baik dan benar, jangan ngawur,” tambah dia.

Sebagai penyelenggara Pilkada, KPU diminta bisa hati - hati.

Baca juga: 634 Surat Suara Rusak Pilgub dan Pilbup Jember

“Ada beberapa keteledoran dalam kerja - kerja KPU. Jangan seperti anak TK, buat salah minta maaf. Kalian itu dipilih, harus bisa bekerja dengan baik,” ungkapnya.

Terkait dengan serapan anggaran, Rudi juga mendorong KPU untuk ada percepatan penyerapan anggaran. Menurutnya anggaran yang terserap masih minim.

“Sejauh ini, baru terserap 33 persen atau sekitar Rp 25 M dari total anggaran yang disediakan sekitar Rp 75 Miliar,” sambung Rudi.