Berita Lumajang

198 Motor Honda PCX Baru untuk Kendaraan Dinas Kades di Lumajang Tuai Polemik

Pemerintah Lumajang berencana menyediakan 198 unit sepeda motor Honda PCX untuk seluruh kepala desa di Lumajang.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Haorrahman
SURYAOnline/wiwit purwanto/ilustrasi
JADI KENDARAAN DINAS: Suasana komunitas Honda PCX se-Jawa Timur menggelar PCX Celebration Day beberapa waktu lalu. Di Lumajang motor ini akan digunakan menjadi kendaraan dinas baru bagi kepala desa, namun masih menuai pro dan kontra. 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - Rencana Pemkab Lumajang untuk mengadakan sepeda motor dinas baru bagi para kepala desa menuai polemik serta pro dan kontra. Pemerintah Lumajang berencana menyediakan 198 unit sepeda motor Honda PCX yang akan dibiayai menggunakan dana dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2024.

Sebagai informasi, dana APBD, termasuk Silpa, bersumber dari berbagai pos, salah satunya adalah pajak yang dibayarkan masyarakat. Hal ini yang kemudian memicu munculnya berbagai tanggapan dari publik.

Baca juga: Perawatan Kulit Sensitif, Alternatif Skincare Bagi Penderita Eksim dan Psoriasis

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Lumajang dari Fraksi PKB, Sugianto, menyatakan dinamika pendapat di masyarakat merupakan hal yang wajar.

“Pro dan kontra itu biasa terjadi. Nantinya akan kami diskusikan dengan pemerintah,” ujar Sugianto saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Ia juga menilai bahwa pemerintah tentu memiliki pertimbangan tersendiri atas pengadaan kendaraan dinas tersebut. Salah satunya adalah kondisi kendaraan yang saat ini digunakan oleh para kepala desa.

“Kalau melihat dari sisi kebutuhan, memang kendaraan dinas para kepala desa itu sudah berumur,” jelasnya.

Baca juga: Pengirim Sabu 30 Kilogram Dituntut Hukuman Seumur Hidup 

Lebih lanjut, Sugianto menyampaikan bahwa rencana ini belum masuk dalam pembahasan APBD murni tahun berjalan. Oleh karena itu, pihak legislatif akan mengevaluasi lebih lanjut saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Pembahasannya belum masuk di APBD murni. Rencana ini akan kami bahas di PAK, jadi nanti akan kami tanyakan dulu secara resmi,” pungkasnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Erwin Wicaksono/TribunJatimTimur.com)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved