FSPP Situbondo Pertanyakan Bantuan Hibah Ponpes dan Lembaga Pendidikan Belum Cair

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, SITUBONDO - Perwakilan Farum Silaturahmi Pondok Pesantren  (FSPP) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mendatangi DPRD Situbondo, Senin (21/04/2025).

Kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat ini untuk mempertanyakan bantuan dana hibah pondok pesantren, masjid, musala dan lembaga pendidikan Tahun 2025, yang belum dicairkan oleh Pemkab Situbondo.

Perwakilan FSPP Ini ditemui  anggota Komisi IV DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda.

Salah sorang anggota FSPP, Jailani mengatakan, kedatangannya ke DPRD ini meminta rapat dengar pendapat dengan Komisi IV.

Menurutnya, sejuah ini penerima bantuan hibah itu, telah melaksanakan semua tahapan proses pencairan.

"Di antaranya, mulai perbaikan proposal sampai pembuatan proposal pencairan dana hibah itu. Dan semua persyaratan dan jadwal pencairanya  itu sudah selesai," ujarnya usai menemui komisi IV DPRD Situbondo.

Baca juga: Kali Pertama Grebek Syawal Sewu KetupatDigelar di Pasuruan, Wabup Sebut Perlu Jadi Agenda Tahunan

Ketua Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Huda, Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan ini berharap agar bantuan hibah untuk lembaga pensatren itu segera dicairkan, karena mendesak dibutuhkan.

"Untuk totalnya ada sekitar 100 lebih pondok pesantren, masjid dan musala di Situbondo," katanya.

Saat bertanya ke Pemkab Situbondo, Jailani mengaku hanya diminta untuk menunggunya.

"Seharusnya bantuan hibah itu sudah cair, karena semua penerima sudah tanda tangan di NPHD (naskah perjanjian hibah daerah)," bebernya.

Dikatakan, dirinya tidak mengetahui penyebab belum dicairkannya bantuan hibah untuk lembaga pendidikan tersebut.

"Ya tidak tahu, makanya saya mendatangi DPRD," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda memgatakan, saat ini posisinya hanya menerima surat dari FSPP untuk menjadwalkan pertemuan selanjutnya antara beberapa perwakilan calon penerima hibah dengan OPD terkait dan komisi IV DPRD Situbondo.

Baca juga: Bertemu Calon Jemaah Haji, Bupati Pasuruan Ingatkan Pentingnya Menjaga Kesehatan Fisik

"Nanti kami mencari informasi dan kendala kendalanya, jadi pada intinya kami hanya memastikan apakah program ini ada kendala atau bisa cair sesuai harapan. Apalagi penandatanganan NPHPnya sudah dilakukan di bulan Januari 2025," ujarnya.

Politisi partai Demokrat menjelaskan, memang ada beberapa kegiatan yang dipending oleh Pemerintah Daerah Situbondo.