Bupati Pasuruan Jawab Usulan dan Masukan DPRD, Tegaskan Komitmen Bangun Dasar

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap dua rancangan peraturan daerah penting, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2029 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (18/6/2025), Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati Pasuruan menyatakan apresiasinya atas seluruh masukan, koreksi, dan catatan yang disampaikan oleh para anggota dewan.

Ia menilai, kritik dan pandangan fraksi bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, tapi juga sebagai energi penguat untuk memastikan arah pembangunan Pasuruan tetap di jalur yang benar.

“Kami menyambut baik semua pandangan fraksi. Ini menunjukkan bahwa kemitraan eksekutif dan legislatif berjalan dengan sehat dan saling menguatkan. Kami ingin semua langkah pembangunan berdasar pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan semata rencana di atas kertas,” tegasnya,

Salah satu sorotan datang dari Fraksi PKB, yang menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi hal ini, Mas Rusdi menyatakan bahwa Pemkab tengah melakukan pendataan ulang seluruh potensi pajak dan retribusi, memperkuat sistem monitoring digital, dan menyiapkan insentif bagi wajib pajak yang taat.

“PAD adalah tulang punggung pembangunan. Jika kita ingin mandiri dan kuat secara fiskal, maka tata kelola PAD harus benar-benar diperbaiki dan diperkuat,” ujarnya.

Sementara itu, masukan dari Fraksi Gerindra terkait pentingnya penguatan infrastruktur dasar, ekonomi, dan pengurangan kemiskinan, dinilai sejalan dengan semangat yang diusung dalam RPJMD.

Pemerintah, kata Mas Rusdi, tak ingin menyusun dokumen strategis yang sekadar normatif, tetapi menjadikannya alat kendali arah pembangunan yang realistis dan terukur.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menyoroti indikator makro dan prioritas program, Mas Rusdi menjelaskan bahwa seluruh parameter telah disusun berdasarkan RPJPD 2025–2045 dan akan terus dirasionalisasi setiap tahun melalui RKPD.

Baca juga: Kades Ditahan Sejak Maret, Warga Pekalangan Wadul ke DPRD Bondowoso

Menurutnya, fleksibilitas dalam perencanaan dibutuhkan untuk menyesuaikan program dengan kondisi riil di lapangan.

Terkait permintaan Fraksi Golkar agar penyusunan program pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, Rusdi menegaskan bahwa pihaknya sedang menyusun RPJMD yang tak hanya selaras dengan visi jangka panjang, tapi juga mampu menjawab kebutuhan jangka pendek dan menengah.

“RPJMD ini kami susun agar benar-benar menyatu dengan denyut kehidupan warga. Bukan hanya dokumen formal, tapi pegangan hidup lima tahun ke depan,” ucapnya.

Sorotan dari Fraksi PKS mengenai perlunya penyesuaian antara visi dan pelaksanaan program juga dijawab dengan komitmen untuk terus mengevaluasi pelaksanaan program melalui forum tahunan RKPD.

Selain itu, usulan soal normalisasi Kali Wrati dan Kali Bangil dipastikan sudah masuk dalam penetapan lokasi oleh BBWS Brantas, dan menjadi prioritas yang terus dikawal.