Mas Rusdi Pastikan Postur Anggaran P-APBD 2025 Berpihak pada Kepentingan Rakyat

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan seluruh kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025, diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung program prioritas nasional maupun daerah.

Hal itu disampaikannya dalam sidang paripurna ketiga di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (21/7/2025) siang, dengan agenda pembacaan jawaban Bupati terhadap pandangan umum enam fraksi DPRD yang sudah disampaikan dalam paripurna sebelumnya.

“Kami berterima kasih atas segala masukan, saran, dan apresiasi yang disampaikan oleh seluruh fraksi. Ini menjadi bagian dari semangat kita bersama untuk membangun Pasuruan yang lebih baik, adil, dan merata,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Baca juga: Bulog Jember Serap 99 Ribu Ton Gabah, Siap Hadapi Panen Gaduh di Musim Kemarau

Menanggapi pandangan Fraksi PKB, Mas Rusdi, sapaan akrabnya menyebut, ke depan capaian-capaian yang sudah didapatkan akan dipertahankan dan akan lebih ditingkatkan tentunya dengan mencermati potensi pendapatan asli daerah yang ada.

Sedangkan terkait prediksi adanya penurunan belanja daerah dapat dijelaskan bahwa hal tersebut adalah sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor 900/833/sj tanggal 23 februari 2025 tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam apbd tahun anggaran 2025. 

“hasil efisiensi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten pasuruan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan sanitasi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang semuanya dialokasikan pada belanja modal,” sambungnya.

Baca juga: Tak Terima dengan Tawaran Baru untuk Ademola Lookman, Atalanta Beri Ultimatum pada Inter Milan

Harapannya, bisa dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah beberapa tahun kemudian yang rasional dan dapat dicapai. Namun yang lebih penting lagi setiap pendapatan harus mampu dikonversi menjadi manfaat nyata bagi rakyat.

Kepada Fraksi Partai Gerindra yang memberikan apresiasi atas pencapaian dan pengelolaan fiskal daerah, Bupati menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara eksekutif dan legislatif. Ia berkomitmen menjaga harmonisasi dan sinergi agar program-program pembangunan berjalan maksimal.

“Kerja kolektif ini akan terus kami pelihara. Kritik dan dukungan dari DPRD menjadi bahan penyempurnaan bagi kami,” ucapnya.

Baca juga: Pemkab Jember dan Bulog Salurkan Bantuan Beras untuk 203 Ribu Warga

Menjawab Fraksi PDI Perjuangan, Bupati mengatakan, pendapatan atau penerimaan negara secara umum mengalami dinamika yang fluktuatif dan itu karena adanya keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 29 tahun 2025 tentang rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi kabupaten/kota tahun 2025.

Dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, sudah dilakukan efisiensi belanja dan realokasi anggaran belanja sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Terkait dengan kenaikan pendapatan asli daerah (pad), puhaknya akan berupaya terus menerus meningkatkan potensi PAD. Untuk penurunan anggaran, pihaknya tetap berkomitmen untuk menyusun dan menjalankan langkah-langkah strategis yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data, dalam upaya menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

Baca juga: Operasi SAR KMP Tunu Pratama Jaya Resmi Ditutup setelah 20 Hari Pencarian

Adapun solusi dan antisipasi yang dilakukan antara lain yakni optimalisasi kios 3 in 1 (pelatihan - sertifikasi - penempatan) di UPT Rejos agar lebih efektif membekali pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional.

Perluasan program pemagangan bekerja sama dengan dunia industri, dengan skema upah layak dan perlindungan jaminan sosial, serta kemungkinan pendanaan dari DBHCT.
Penyelenggaraan one day recruitment dan job fair sektoral secara rutin bersama perusahaan dan pelaku usaha dari berbagai sektor.

Baca juga: Operasi SAR KMP Tunu Pratama Jaya Resmi Ditutup setelah 20 Hari Pencarian

Penguatan kerja sama tripartit (pendidikan, industri, dan pemerintah) dalam bentuk sinkronisasi kurikulum pelatihan dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja serta pengembangan kewirausahaan produktif, khususnya bagi pencari kerja dari kelompok usia muda dan purna pekerja migran, guna mendorong terciptanya lapangan kerja mandiri.