Pemkab Jember dan Bulog Salurkan Bantuan Beras untuk 203 Ribu Warga

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember – Pemkab Jember, Jawa Timur, bersama Perum Bulog resmi memulai distribusi bantuan beras dari pemerintah pusat, Senin (21/7/2025). 

Bantuan ini merupakan bagian dari program bantuan pangan nasional yang digagas Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Baca juga: Operasi SAR KMP Tunu Pratama Jaya Resmi Ditutup setelah 20 Hari Pencarian

Pelepasan perdana pengiriman bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jember Muhammad Fawait.

Sebanyak sembilan truk bermuatan beras diberangkatkan dari gudang Bulog untuk disalurkan kepada warga penerima manfaat yang tersebar di 31 kecamatan di Jember.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menyalurkan bantuan beras kepada rakyat Indonesia, terutama warga Jember,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu.

Ia menjelaskan program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap memiliki akses terhadap pangan pokok, khususnya selama periode Juni hingga Juli 2025.

Baca juga: Respon Persib Bandung Soal Masalah Ramon Tanque, Bomber Brasil Tetap Main untuk Pangeran Biru?

“Selain untuk membantu warga miskin, program ini juga diharapkan mampu menstabilkan harga beras di pasaran, terutama di Jember,” tambah politisi asal Gerindra itu.

Kepala Kantor Bulog Jember, Muhammad Ade Saputra, menjelaskan bantuan beras akan disalurkan kepada 203.433 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Jember. Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan 20 kilogram beras.

“Launching hari ini kami lakukan bersama Bupati Jember sebagai tanda dimulainya pendistribusian bantuan beras dari pemerintah pusat,” jelas Ade.

Baca juga: Nenek di Jember Dirampok Alami Delapan Luka Bacok, Emas dan Uang Ratusan Juta Dirampas

Ia menambahkan, data penerima bantuan ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan hasil verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bulog, kata Ade, hanya bertugas menyalurkan bantuan sesuai data tersebut.

“Jika ada ketidaksesuaian data atau penerima yang tidak tepat sasaran, masyarakat bisa melaporkannya langsung ke Dinas Sosial,” imbuhnya.

Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan harga beras tetap terjangkau. Selain itu, bantuan ini juga menjadi bentuk intervensi sosial untuk melindungi kelompok rentan dari gejolak harga bahan pokok.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)