Beras Oplosan

Rugikan Konsumen dan Petani, DPD Tani Merdeka Pasuruan Dukung Pemerintah Berantas Beras Oplosan 

DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasuruan mendukung pemerintah memberantas praktik beras oplosan yang masih ditemukan di pasaran.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Haorrahman
TMI Kabupaten Pasuruan
LINDUNGAI PETANI: Ketua DPD TMI Kabupaten Pasuruan Winaryo Sujoko saat menunjukkan gabah milik petani. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Pasuruan, mendukung pemerintah memberantas praktik beras oplosan yang masih ditemukan di pasaran. 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Pasuruan, mendukung pemerintah memberantas praktik beras oplosan yang masih ditemukan di pasaran.

TMI adalah organisasi yang berisi para Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pemerhati Tani, Tokoh Tani, Kelompok Peternakan, dan Kelompok Perikanan. 

Salah satu peran TMI mendukung petani menghadapi berbagai tantangan seperti seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta permasalahan lainnya yang terkait dengan dunia pertanian, termasuk adanya beras oplosan.

Ketua DPD TMI Pasuruan, Winaryo Sujoko, mengatakan penindakan terhadap beras oplosan penting untuk melindungi petani sekaligus menjamin kualitas beras yang diterima konsumen.

Baca juga: Polisi Bongkar Pabrik Beras Oplosan Sidoarjo, Produksi 14 Ton Tiap Hari

Menurutnya, praktik pengoplosan biasanya dilakukan dengan mencampur beras premium dengan beras medium. Meski pemerintah telah mengatur komposisi pencampuran tersebut, realitas di lapangan sering tidak sesuai standar.

“Campuran beras medium yang terlalu banyak akan menurunkan kualitas, tetapi harga tetap dijual setara premium. Ini jelas merugikan konsumen, dan dalam jangka panjang juga merugikan petani,” ujar Winaryo, Rabu (13/8/2025) pagi.

Baca juga: Isu Dugaan Praktik Beras Oplosan, Satgas Pangan Polres Ngawi Sidak Pasar

Ia menjelaskan, harga gabah dan beras cenderung naik saat musim kemarau. Pada periode ini, pasokan dari petani kerap berkurang karena sebagian hasil panen disimpan untuk kebutuhan pribadi. Kondisi tersebut dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan lewat pengoplosan beras.

Winaryo menilai, operasi pasar dan pengawasan ketat yang dilakukan pemerintah merupakan langkah tepat. Selain menekan peredaran beras oplosan, kebijakan ini juga memberi dorongan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas.

Baca juga: Ada Laporan Beras Oplosan di Jember, Satgas Pangan Inspeksi Gudang dan Pasar

“Kami menyambut baik tindakan pemerintah ini. Selain melindungi konsumen, juga menjaga harga gabah petani tetap stabil,” tegasnya.

Ia berharap penindakan terhadap pelaku beras oplosan dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

“Kalau ini berjalan baik, petani kita diuntungkan, dan konsumen akan lebih percaya pada kualitas beras yang dibelinya,” tambahnya.

Winaryo mendorong pemerintah memberikan sanksi tegas bagi oknum yang terlibat tidak hanya dalam pengoplosan, tetapi juga praktik curang lainnya seperti manipulasi timbangan, agar menimbulkan efek jera.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved