Bupati Ipuk dan Empat Menteri Finalisasi Pilot Project Penyempurnaan Digitalisasi Bansos

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, resmi ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai pilot project penyempurnaan digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. 

Memfinalisasi program nasional tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diundang rapat koordinasi, bersama kementerian dan lembaga negara, di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Rapat yang diikuti 20 Kementerian dan lembaga  tersebut dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan. 

Dalam rapat itu hadir Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

Baca juga: CFD di Jalan Ahmad Yani Banyuwangi Makin Ramai, Lebih dari 370 Pelapak UMKM Antusias

Ada pula Wakil Menteri dari beberapa kementerian, Kepala BPS, dan lembaga terkait lainnya.

Menurut Luhut, program ini akan diluncurkan perdana di Banyuwangi pada minggu ketiga September 2025. Bahkan dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung meresmikan program tersebut.

“Nanti bulan September minggu ketiga, kami sudah mulai pilot project di Banyuwangi. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” ujar Luhut.

Baca juga: "Curhat Bu Ipuk" Program Dialog Warga Banyuwangi untuk Cari Solusi Masalah Sosial

Mantan Menko Marves tersebut menjelaskan sistem digitalisasi bansos ini dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial dari pemerintah, mengurangi inclusion serta exclusion error. Selain itu dengan digitalisasi ini akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, bahkan masyarakat bisa melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.

Selain itu, sistem ini akan berjalan otomatis melalui integrasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

“Digitalisasi bansos akan berkontribusi pada efisiensi anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, karena penerima bansos akan benar-benar tepat sasaran. Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambah Luhut.

Perluasan Setelah dari Banyuwangi

Luhut menjelaskan, Banyuwangi akan menjadi percontohan hingga akhir Desember 2025. Jika berhasil, penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain dan ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Januari 2026.

“Apabila Banyuwangi hingga Oktober–Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden yang mencanangkan secara nasional,” katanya.

Baca juga: Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Banyuwangi Jangkau 44 Ribu Pelajar

Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Menurutnya, Banyuwangi telah menyiapkan diri untuk mendukung penuh program transformasi digital tersebut.

“Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan hingga ke level desa dan kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi bansos, penyaluran akan lebih tepat sasaran,” ujar Ipuk.