TRIBUNJATIMTIMUR.COM, MALANG - Sejumlah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur baru saja melangsungkan kunjungan kerja di wilayah Malang Raya pada 10/12/2024 lalu.

Fokus utama kunjungan kerja pada momentum ini dipusatkan pada giat monitoring dan evaluasi BPOPP SMA, SMK, SLB negeri dan swasta se-Malang Raya.

Pada giat ini, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, membeberkan sudut pandang menarik yang memang layak disorot dalam konteks pendidikan di Jawa Timur.

Ia menilai, terdapat sebuah kondisi 'disparitas' yang secara tersirat menggambarkan adanya kesenjangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta di Jawa Timur.

Argumen tersebut dikuatkan oleh fakta berupa data numerik yang menunjukkan perbandingan jumlah sekolah negeri dan swasta yang kemudian diselaraskan dengan alokasi anggarannya.

Disampaikan oleh Puguh bahwa sejatinya ada sekitar 788 Sekolah Negeri baik itu SMA, SMK ataupun SLB dan ada 3. 269 sekolah swasta baik itu SMA, SMK ataupun SLB.

“Ini kan menjadi sebuah cerminan bahwa sekolah swasta juga harus mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tuturnya.

Selanjutnya, ia juga menyorot tentang seberapa besar alokasi anggaran sektor pendidikan yang seharusnya sangat mungkin untuk juga dioptimalkan menuju eksistensi sekolah swasta.

“Kalau kita berbicara tentang meningkatkan kualitas dan daya saing dari sekolah-sekolah swasta yang kita miliki ini di Jawa Timur, maka kita juga harus berbicara tentang seberapa besar suporting dari Pemprov Jatim,” ujar pria kelahiran 1984 ini.

Puguh kemudian meminta pemerintah membagi anggaran untuk sekolah swasta dan negeri secara proposional.

“Kalau kita berbicara tentang mengecilkan disparitas pendidikan seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur, maka juga harus berbicara tentang anggaran yang diberikan kepada semua SMA, SMK dan SLB yang ada di seluruh Jawa Timur baik sekolah negeri atau swasta, harusnya proposional, karena peran sekolah swasta ini luar biasa sebenarnya,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu.

Perhatian yang cukup serius itu, katanya, berarti dalam hal juga terkait dengan pengalokasian anggaran yang diberikan oleh Pemprov Jatim dalam hal ini adalah dinas pendidikan. (*)

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)