TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - Universitas Jember (Unej) menarik 1.307 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, setelah dihantui kasus pencurian sepeda motor yang menimpa peserta KKN di dua lokasi berbeda.

Peristiwa itu terjadi di rumah Kepala Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, dan di kantor desa Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso. 

Dari kedua lokasi tersebut, total empat unit sepeda motor hilang, dua di antaranya milik mahasiswi Unej.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unej, Prof Yuli Witono, menjelaskan penarikan mahasiswa dilakukan demi keamanan. 

Mahasiswa yang ditarik sebelum masa KKN berakhir akan mendapat dispensasi dan kompensasi nilai.

“Karena situasi darurat, kami sudah siapkan instrumen penilaian, sehingga anak-anak tidak perlu khawatir,” ujar Yuli, Selasa (12/8/2025).

Sebagian besar mahasiswa sebenarnya sudah hampir menuntaskan program kerja di desa.

“Tinggal evaluasi, dokumentasi, penyusunan laporan, assessment, dan sosialisasi,” jelasnya.

Baca juga: Jadi Atensi, Polda Jatim ke Lumajang Buru Pencuri Motor Mahasiswa KKN

Yuli mengatakan, mahasiswa yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah desa tetap dapat menjalin komunikasi, selama situasi di wilayah tersebut kondusif. 

“Kamtibmas harus bertanggung jawab. Kejadian ini sangat serius, termasuk bagi mitra perguruan tinggi dalam KKN kolaboratif,” tegasnya.

Menurutnya, keselamatan jiwa mahasiswa menjadi prioritas utama.

“Daripada memikirkan aset, keselamatan jiwa jauh lebih penting,” tandasnya.

Baca juga: Rentetan Pencurian Motor Teror Mahasiswa KKN di Lumajang 

Agustin Wulan Suci, dari Divisi KKN LP2M Unej, mengatakan pihaknya mengetahui insiden pencurian motor dari grup dosen pendamping lapangan KKN kolaboratif.

“Saat kami ke lokasi, anak-anak dalam kondisi syok. Sebagian orang tua sudah datang. Asisten III Pemkab Lumajang juga hadir di sana,” katanya.

Menurut Wulan, saat itu pihak Pemkab sempat berharap mahasiswa tidak pulang dan tetap melanjutkan KKN. Namun, aparat desa, kecamatan, dan kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).