Digitalisasi Bansos Nasional

Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Pemerintah Latih Ratusan Agen Perlinsos Banyuwangi 

Banyuwangi jadi pilot project digitalisasi bansos nasional. Pemerintah latih agen perlinsos untuk pendaftaran.

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Haorrahman
TribunJatimTimur.com/Aflahul Abidin
DIGITALISASI BANSOS: Kabupaten Banyuwangi telah resmi ditunjuk pemerintah pusat menjadi lokus pilot project digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional yang menjadi mandat dari Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan ketepatsasaran bantuan sosial. 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi uji coba (pilot project) digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional. 

Program ini merupakan mandat Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memastikan bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.

“Presiden memberikan tiga pesan kunci kepada Menteri Sosial, pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penguatan Sekolah Rakyat, dan bansos yang tepat sasaran,” ujar Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial.

Baca juga: ISI Surakarta Resmi Buka Kampus di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Wujudkan Mimpi Seniman Blambangan

Sebagai bagian dari persiapan, ratusan agen perlinsos di Banyuwangi dilatih secara intensif untuk memahami penggunaan Portal Perlinsos. 

Portal ini dirancang agar masyarakat bisa mendaftar bansos secara mandiri melalui ponsel, atau dengan bantuan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Baca juga: Rindu Ibu, Siswi Kelas 1 SD Sekolah Rakyat Banyuwangi Menangis di Pelukan Bupati Ipuk 

“Sistem ini memudahkan masyarakat mendaftar bansos sekaligus membantu agen perlinsos dalam proses pendampingan,” tambah Andy.

Total ada 167 pendamping PKH dan 25 TKSK yang mengikuti pelatihan Training of Trainer (TOT) selama tiga hari (9–11 September 2025) yang digelar tim Gugus Tugas KPTDP.

“Kami fokus mendampingi pendamping PKH, TKSK, dan tim Resolution Center Banyuwangi karena pendaftaran warga dijadwalkan pada akhir September. Semua persiapan dilakukan sejak sekarang,” jelas Fathur Rahman Utomo, anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Fathur mengatakan pendaftaran ini untuk program bansos tahun 2026. Untuk 2025, penetapan penerima manfaat masih menggunakan mekanisme lama.

Baca juga: Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional Digitalisasi Pemerintahan, Diapresiasi Mendagri hingga Luhut

Empat Tahap Digitalisasi Bansos

Menurut Fathur, pilot project ini akan berlangsung dalam empat tahap:

Pendaftaran mandiri warga melalui Portal Perlinsos.

Seleksi kelayakan oleh sistem yang diformulasikan para pakar kemiskinan dengan dukungan data lintas kementerian.

Pengumuman hasil penerimaan bansos.

Mekanisme sanggah bagi warga yang tidak lolos seleksi.

Baca juga: Tradisi Endhog-Endhogan di Banyuwangi: Berkah Ekonomi bagi Perajin Kembang Endhog saat Maulid Nabi

“Para agen tidak perlu menjelaskan alasan diterima atau ditolak. Sistem yang akan menentukan kelayakan berdasarkan formulasi pakar kemiskinan, dan hasilnya akan dievaluasi bertahap,” kata Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved