Dishub Jatim Usulkan Pelebaran Jalan Watudodol Antipasi Kemacetan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur mengusulkan pelebaran ruas jalan nasional Ketapang-Watudodol di Kabupaten Banyuwangi. Usulan ini diajukan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa-Bali setelah kemacetan ekstrem sempat terjadi di jalur tersebut pada akhir Juli hingga awal Agustus 2025.

Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, menjelaskan pelebaran jalan sebenarnya sudah pernah diusulkan beberapa tahun lalu oleh Pemkab Banyuwangi. Namun, yang terealisasi baru pelebaran dari Ketapang hingga Rogojampi.

“Dulu kami mengusulkan pelebaran mulai Watudodol sampai Rogojampi. Saat ini yang sudah dikerjakan baru dari Ketapang sampai Rogojampi,” kata Komang, Senin (16/9/2025).

Baca juga: Pikap Hilang 5 Bulan di Banyuwangi Ditemukan Terparkir di SPBU dengan Kunci dan STNK

Menurutnya, ruas Ketapang–Watudodol yang menjadi titik kemacetan parah justru belum tersentuh pelebaran. Karena itu, Dishub Jatim kembali mengusulkan agar proyek pelebaran jalan diperpanjang hingga Watudodol.

“Setelah kejadian kemacetan signifikan kemarin, Kepala Dishub Provinsi mengusulkan kembali kepada BBPJN agar pelebaran dilanjutkan sampai Watudodol,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Ipuk Angkat 4.909 Honorer Banyuwangi Jadi PPPK Paruh Waktu

Dampak Positif Pelebaran Jalan

Komang menilai pelebaran jalan ini penting untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang, terutama saat terjadi antrean panjang akibat penutupan pelabuhan atau lonjakan kendaraan.

“Kalau jalannya lebar, badan jalan bisa dipakai untuk menampung antrean kendaraan tanpa menutup jalur utama. Ini akan membantu mengurangi kemacetan ekstrem,” jelasnya.

Baca juga: Banyuwangi Jadi Tuan Rumah Jambore FPRB 2025, Diikuti 803 Relawan Kebencanaan dari 29 Provinsi

Dishub Banyuwangi memperkirakan pelebaran bisa berbeda di tiap titik, mulai dari 2 hingga 4 meter. Dengan begitu, lebar total jalan nantinya bisa mencapai 10–14 meter, menyesuaikan kondisi lapangan.

Komang berharap BBPJN Jawa-Bali segera menindaklanjuti usulan tersebut, setidaknya dengan melakukan survei lapangan sebagai langkah awal perencanaan.

“Mudah-mudahan survei bisa dilakukan sebelum 2026. Kalau sudah disurvei, biasanya akan langsung masuk perencanaan di tahun 2026,” pungkasnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)