Berita Banyuwangi

Badan Gizi Nasional Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi

“Kami datang untuk memastikan dapur-dapur SPPG beroperasi sesuai standar operasional BGN."

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Haorrahman
TribunJatimTimur.com/Aflahul Abidin
MBG - Deputi BGN Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha disambut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat meninjau pelaksanaan program MBG di Banyuwangi, Kamis (16/10/2025). 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi. Kunjungan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha, dan disambut langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (16/10/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, serta Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arm. Triyadi Indrawijaya.

Deputi Dadang menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring langsung terhadap dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Banyuwangi.

“Kami datang untuk memastikan dapur-dapur SPPG beroperasi sesuai standar operasional BGN. Jika ada kekurangan, akan kami koreksi agar hasilnya sesuai target: makanan bergizi yang sesuai standar nasional,” ujar Dadang.

Menurut Dadang, ada empat standar utama yang wajib diterapkan di seluruh dapur gizi,. Pertama, standar kecukupan kalori, yang menyesuaikan kebutuhan energi penerima manfaat.

Kedua, standar komposisi kandungan gizi, yakni keseimbangan antara karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta serat.

Ketiga, standar higienitas, memastikan kebersihan selama proses produksi.

Keempat, standar keamanan pangan, mencakup pengawasan bahan baku, pengolahan, distribusi, dan penyimpanan makanan.

Baca juga: Produksi Tempe Sendiri, Narapidana di Lapas Banyuwangi Jual Gorengan

“Kebutuhan gizi anak SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui tentu berbeda. Karena itu, ahli gizi di setiap SPPG harus memastikan kesesuaiannya,” jelasnya.

Dadang menekankan pentingnya penerapan Standar Higienitas dan Keamanan di seluruh tahapan operasional.

"Keempat standar ini wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola SPPG agar kualitas makanan terjaga,” tegasnya.

Dadang juga mengajak pemerintah daerah berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas program MBG, termasuk membantu SPPG untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Baca juga: Produksi Tempe Sendiri, Narapidana di Lapas Banyuwangi Jual Gorengan

“Program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru,” tambahnya.

Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut baik langkah BGN dan menegaskan komitmen Pemkab Banyuwangi untuk mendukung pelaksanaan program MBG agar berjalan aman dan sesuai standar.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelatihan keamanan pangan bagi petugas pengelola dapur gizi.

“Hingga saat ini, sudah ada 448 petugas yang mengikuti pelatihan keamanan pangan, dan 11 SPPG telah memperoleh sertifikat SLHS,” ujar Ipuk.

Baca juga: Tak Hanya Eks Napoli, Inter Milan Kans Adu Sikut dengan AC Milan demi Dapatkan Kiper Jerman

Selain itu, Pemkab juga melibatkan puskesmas untuk mendampingi pengelolaan MBG, melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, pemeriksaan sampel makanan, serta membantu penerbitan SLHS bagi dapur yang memenuhi standar.

Saat ini, terdapat 38 SPPG di Banyuwangi dengan total 111.805 penerima manfaat, mulai dari siswa TK, SD, SMP, SMA, hingga santri pondok pesantren.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan terus berjalan optimal agar dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi muda di Banyuwangi.

 

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

 

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

 

(Aflahul Abidin/TribunJatimTimur.com)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved