Kamis, 7 Mei 2026

Mudik Lebaran 2026

Berdampak Multiplier Effect Ekonomi, Bambang Haryo Desak Tambah Dermaga lintasan Ketapang-Gilimanuk

Ia mengatakan, pada masa arus mudik dan libur lebaran, terdapat sektor yang perlu mendapat perhatian serius, yakni angkutan logistik.

Tayang:
Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Haorrahman
Tribunnews.com/Aflahul Abidin
PELABUHAN - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, saat bertemu dengan salah seorang sopir di Pelabuhan Ketapang. Ia menyoroti krusialnya lintasan penyeberangan Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk sebagai lintasan terpadat dan strategis nasional. 

 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti krusialnya lintasan penyeberangan Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk sebagai lintasan terpadat dan strategis nasional.

Menurut pria yang akrab disapa BHS itu, persoalan antrean akibat keterbatasan dermaga tidak bisa dianggap sepele. Jika terus dibiarkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian.

Ia mengatakan, pada masa arus mudik dan libur lebaran, terdapat sektor yang perlu mendapat perhatian serius, yakni angkutan logistik. Apalagi lintasan ini juga menghubungkan Bali sebagai destinasi wisata andalan kelas dunia.

“Angkutan logistik selalu berdampingan dengan pertumbuhan pariwisata. Ketika pariwisata tumbuh, maka logistik juga pasti tumbuh. Ini membutuhkan antisipasi, sementara saat ini pertumbuhan jumlah trip kapal tidak meningkat karena adanya keterbatasan dermaga,” ujar BHS, Rabu (18/3/2026).

BHS menegaskan, kondisi tersebut harus segera direspons melalui penambahan infrastruktur dermaga.

"Ini sudah waktunya untuk segera membangun minimal dua unit dermaga. Sehingga, dermaga tersebut dapat menampung kapal-kapal yang saat ini masih menganggur, yang jumlahnya di atas 20 kapal," katanya.

Dengan penambahan tersebut, kapal-kapal yang sebelumnya off atau tidak beroperasi, dapat dimanfaatkan untuk masuk ke dalam jadwal. Ini juga akan memperkuat kapasitas angkut, kurang lebih 30 persen.

Hal ini diyakini menjadi langkah antisipasi jangka panjang, baik untuk pariwisata maupun penunjangnya, yaitu logistik.

Lebih lanjut, ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pusat ini mengatakan, logistik di wilayah pariwisata harus bisa tercukupi, sehingga harga barang tidak mengalami kenaikan akibat daripada kelangkaan.

Baca juga: Sempat Terjadi Ledakan, Masjid Raya Pesona Jember Kembali Gelar Tarawih

"Saat ini, hambatan berupa kemacetan pada angkutan logistik berpotensi menimbulkan inflasi yang cukup tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, distribusi logistik harus dilancarkan" katanya.

Di berbagai negara, sambung BHS, di saat musim liburan, angkutan logistiknya juga harus terimbangi. Peningkatan wilayah akan membuat kebutuhan logistik lebih besar.

"Jangan sampai wisatawan domestik dan internasional, mendapatkan kelangkaan barang di wilayah pariwisata. Wilayah pariwisata harus di manjakan dengan kecukupan logistik, makanan dan minum selama arus mudik dan libur lebaran," ungkap BHS.

Di sisi lain, lanjut alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya tersebut, untuk sementara waktu, operasional kapal dilakukan dengan pola nonjadwal sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah.

Proses tiba, bongkar muat, hingga keberangkatan harus dipercepat dan perlu ditetapkan target standar waktu sesuai dengan ukuran kapal.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved