Perkuat Validitas Data Kemiskinan, Pemkab Jember Raih Penghargaan dari Badan Pengentasan Kemiskinan

Ringkasan Berita:

• Pemkab Jember memperkuat pengentasan kemiskinan berbasis data mikro BNBA agar bantuan tepat sasaran.
• Angka kemiskinan Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025.
• Sebanyak 20 ribu ASN diterjunkan melakukan verifikasi data warga miskin secara door to door.
• Verifikasi menemukan ribuan data penerima bansos tidak valid, termasuk warga meninggal dan pindah domisili.
• BP Taskin menilai langkah Pemkab Jember layak menjadi contoh nasional dalam pembaruan DTSEN.

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Pemkab Jember memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pembaruan data sosial berbasis mikro By Name By Address (BNBA). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan, akurasi data menjadi fondasi utama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di daerahnya. Karena itu, Pemkab Jember tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga pembenahan data penerima secara menyeluruh.

“Kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran,” ujar Gus Fawait, Jumat (22/5/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Penurunan tersebut setara dengan 8,01 ribu jiwa yang berhasil keluar dari kategori miskin.

Baca juga: Polisi Kejar Maling Motor Hingga 20 Kilometer di Jember, Sempat Lepaskan Tembakan

Meski demikian, secara jumlah absolut, penduduk miskin di Jember masih menjadi terbesar kedua di Jawa Timur dengan total mencapai 216,76 ribu jiwa.

Pemkab Jember memusatkan intervensi pada kelompok Desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Langkah itu dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Total sasaran prioritas yang diverifikasi mencapai 97.060 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, lebih dari 68 ribu kepala keluarga diprioritaskan untuk menerima intervensi program secara cepat dan langsung.

Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah keterlibatan besar-besaran aparatur sipil negara (ASN) dalam proses validasi data. Lebih dari 20 ribu ASN diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi warga secara faktual.

Sebelum bertugas, para ASN mendapatkan pembekalan bersama BPS dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial agar proses verifikasi berjalan sesuai standar nasional.

Baca juga: 18 Anak TK dan PAUD di Jember Keracunan MBG, Satgas Minta SPPG Ditutup

Proses verifikasi dilakukan selama satu bulan, mulai 17 April hingga 17 Mei 2025. ASN mendatangi rumah warga satu per satu melalui metode ground check untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan.

Pemeriksaan dilakukan terhadap 39 indikator kemiskinan, mulai dari kondisi rumah, tingkat penghasilan, akses pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga.

Pemkab Jember juga memanfaatkan teknologi digital berbasis web dan telepon pintar agar hasil verifikasi dapat diunggah secara real time. Sistem tersebut dinilai membantu mempercepat pembaruan data sekaligus meningkatkan transparansi dan akurasi pengambilan kebijakan.

Hasil verifikasi menunjukkan capaian signifikan. Dari sekitar 260.087 jiwa kelompok Desil 1, sebanyak 96.126 kepala keluarga berhasil diverifikasi atau mencapai 98 persen dari target.

Dalam proses tersebut, ditemukan 16.766 warga yang masih tercatat hidup dalam data bantuan sosial padahal telah meninggal dunia. Selain itu, terdapat 10.703 kepala keluarga yang diketahui sudah pindah keluar Jember tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Baca juga: Waspada Kekeringan, Lima Kecamatan di Jember Masuk Zona Rawan Tinggi