Sikap DPD PDI Perjuangan Jatim atas OTT Bupati Ponorogo, Said Abdullah Junjung Tinggi Integritas

Ringkasan Berita:- OTT KPK yang mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sudah diketahui PDI Perjuangan

- DPD PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah

- PDIP juga menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PONOROGO - Kabar Bupati Ponorogo yang terkena OTT KPK sudah diketahui jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim, Jumat (7/11/2025) sore. Diketahui Sugiri Sancoko merupakan kader PDIP.

Menyikapi hal tersebut, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan.

"PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Hj Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut," Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, Sabtu (8/11/2025).

Menurut Said, segenap jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim meyakini bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat, tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

Baca juga: Ini Pejabat yang Kena OTT KPK Bersama Bupati Ponorogo, Ada Adik Kandung hingga Sekda

Baca juga: BREAKING NEWS: Adik Kandung Hingga Sekda dan 10 Orang Diamankan saat KPK OTT Bupati Ponorogo

Oleh sebab itu pihaknya mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Pada kesempatan ini, Said yang mewakili organisasi menyebut bahwa DPD PDI Perjuangan Jatim memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK, yang juga kader PDI Perjuangan.

"Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera," ucap Ketua Banggar DPR RI tersebut.

Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi. (*)

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)