Beredar Kabar “Uang Pelicin” di Seleksi Perangkat Desa Kejapanan, Warga Geruduk Minta Penjelasan

Ringkasan Berita:

• Warga Desa Kejapanan, Gempol, Pasuruan geruduk balai desa protes seleksi perangkat desa.
• Dugaan praktik uang pelicin mencuat setelah hasil ujian diumumkan.
• Camat Gempol berjanji menindaklanjuti laporan dan memastikan proses seleksi berjalan sesuai prosedur.

 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Sejumlah warga Dusun Arjosari, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan menggeruduk balai desa setempat mempertanyakan transparansi penjaringan perangkat desa, Rabu (5/11/2025) siang.

Ini setelah hasil ujian akademik diumumkan, beredar dugaan setoran uang pelicin dari peserta kepada panitia yang nilainya mencapai puluhan juta.

Mereka menuntut klarifikasi atas dugaan praktik tidak transparan dalam seleksi perangkat desa, khususnya untuk jabatan Kepala Dusun (Kasun) Arjosari.

“Warga ingin tahu kebenarannya. Kalau memang tidak ada permainan, tunjukkan prosesnya secara terbuka,” kata Anam, salah satu warga.

Sayangnya keinginan warga untuk bertemu panitia belum membuahkan hasil.

Tak satu pun anggota panitia hadir di kantor desa saat pertemuan berlangsung.

Baca juga: Dapat Restu Bupati, Pasuruan United Semakin Percaya Diri Arungi Kompetisi

Sekretaris Desa Kejapanan Juadi menyebut, panitia berjanji akan memberikan keterangan, Kamis (6/11/2025) pagi.

“Ketua dan wakil panitia sudah bersedia hadir besok pukul 09.00 untuk memberikan penjelasan kepada warga,” sambungnya.

Camat Gempol Hadi Mulyono mengaku akan segera memanggil panitia penjaringan untuk meminta keterangan resmi.

Ia menyebut langkah cepat perlu diambil agar rumor tidak berkembang liar di tengah masyarakat.

“Saya baru menerima laporan soal keresahan warga hari ini. Saya sudah instruksikan panitia segera dipanggil agar isu ini tidak melebar dan menimbulkan kesalahpahaman,” paparnya

Baca juga: Dikeluhkan Warga, DBMBK Pasuruan akan Perbaiki Jalan Karangrejo Tahun Ini

Menurutnya, pemerintah kecamatan akan menelusuri seluruh tahapan penjaringan perangkat desa untuk memastikan sesuai prosedur.

Dia meminta warga tetap tenang dan menunggu hasil klarifikasi resmi.

“Kalau ada bukti pelanggaran atau penyimpangan, tentu akan kami tindak sesuai aturan. Prinsipnya, seleksi perangkat desa harus transparan, bersih, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Rencananya, hasil klarifikasi antara warga dan panitia besok akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak kecamatan.

“Kami akan menindaklanjuti setiap temuan agar kepercayaan masyarakat terhadap proses penjaringan perangkat desa tetap terjaga,” tutupnya.

(TribunJatimTimur.com)