Gus Ipul: Tidak Boleh Ada Titipan di Sekolah Rakyat Siapapun Itu 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, Program Sekolah Rakyat tidak boleh tercoreng praktik titip-menitip siswa, sekalipun dilakukan pejabat daerah maupun pihak yang memiliki kedudukan.

Hal itu disampaikan Gus Ipul, sapaannya dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Gedung Kesenian Darmoyudo, Kota Pasuruan, Sabtu (15/11/2025).

Gus Ipul tiba di lokasi sekitar pukul 09.40 WIB dan disambut penampilan siswa Sekolah Rakyat, mulai dari hadrah, tari tradisional, paduan suara hingga pembacaan puisi.

Salah satu yang menarik perhatian adalah penampilan Mainur Shafa (12) dari SRMP 28 Kota Pasuruan yang membacakan puisi “Terang Kecil dari Pasuruan”.

Dalam sambutannya, Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan miniatur pengentasan kemiskinan terpadu, dan karena itu harus bebas dari segala bentuk intervensi kepentingan.

Baca juga: Sekolah Rakyat Situbondo Ditunda, Kadinsos: Bukan Sepi Peminat, Tapi Butuh Persiapan

Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan alternatif. Di dalamnya terdapat pendekatan menyeluruh yang menjangkau seluruh keluarga siswa.

“Anak-anak ini adalah mereka yang selama ini tidak terbawa dalam proses pembangunan. Karena itu negara hadir bukan hanya lewat kelas belajar, tetapi lewat pemberdayaan keluarga,” ujarnya.

Ia merinci, keluarga siswa Sekolah Rakyat otomatis masuk dalam paket program utama Presiden Prabowo, yakni pemberdayaan orang tua, bantuan rumah layak huni, kepesertaan dalam Kopdes Merah Putih, bansos lengkap, jaminan kesehatan PBI, makan bergizi gratis, hingga cek kesehatan rutin.

“Ini miniatur pengentasan kemiskinan. Semua terintegrasi,” tegasnya.

Baca juga: Momen Haru saat Mensos Gus Ipul Datang ke Sekolah Rakyat Banyuwangi

Gus Ipul secara gamblang memperingatkan pemerintah daerah, pendamping sosial, hingga seluruh pemangku kepentingan agar tidak bermain mata dalam proses penerimaan siswa.

“Tidak boleh ada suap, tidak boleh ada sogok, titipan juga tidak boleh. Wali kota tidak boleh titip, bupati tidak boleh titip, lurah tidak boleh titip, camat tidak boleh titip, menteri pun tidak boleh titip. Pendamping juga tidak boleh,” tegasnya.

Menurut dia, Sekolah Rakyat harus menjadi contoh transparansi, karena menyangkut masa depan anak-anak yang selama ini terpinggirkan secara ekonomi.

Kemensos mencatat 166 titik Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di seluruh Indonesia, sementara 104 titik lahan lainnya sedang disiapkan untuk pembangunan sekolah permanen.

Baca juga: Kisah Air Mata Ibu Tunanetra dan Tulang Punggung Keluarga di Sekolah Rakyat Banyuwangi

Acara juga dihadiri Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo, Wakil Wali Kota Pasuruan Mokhamad Nawawi, Kadinsos Jatim Restu Novi, unsur Forkopimda, serta pilar-pilar sosial seperti PKH, TKSK, Tagana, Karang Taruna, hingga Pelopor Perdamaian.

Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menyampaikan apresiasi terhadap program ini. Ia menilai Sekolah Rakyat membuktikan bahwa akses yang adil mampu membuka potensi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Ketika fasilitas dan ruang yang sama diberikan, kita melihat bahwa mereka punya potensi yang tidak kalah dari siswa manapun,” ujarnya.

(TribunJatimTimur.com)