Harkodia, Pemkab dan DPRD Pasuruan Tekankan Integritas Desa di Tengah Pengetatan Fiskal

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan -  Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) menjadi momentum penting dalam gelaran JAWARA (Jagongan Wakil Rakyat) yang digelar DPRD Kabupaten Pasuruan bersama TribunJatimNetwork di Taman Lumbung Pangan Nusantara, Gempol, Selasa (9/12/2025). Tema yang diangkat dalam acara ini adalah “Membangun Tanpa Celah Korupsi : Peran Strategis Desa Dalam Akselerasi Pembangunan Pasuruan”

Acara dihadiri Wakil Bupati Pasuruan KH Shobih Asrori, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, serta puluhan kepala desa dari seluruh kecamatan di Pasuruan

Dalam forum terbuka ini, Gus Shobih, sapaan akrab Wabup menegaskan, semangat antikorupsi tidak dapat dipisahkan dari kualitas pembangunan desa.

Ia menyebut, integritas adalah fondasi utama di tengah pengetatan anggaran yang akan terjadi pada tahun 2026 mendatang.

Baca juga: Resmi Dilaunching, Manajemen Pasuruan United Pastikan Gaji Pemain Lunas Sebelum Liga Bergulir

“Tahun depan akan ada pengetatan fiskal. Transfer pusat turun, termasuk dana desa, DAU, DAK, hingga dana bagi hasil. Totalnya mencapai lebih dari Rp 593 miliar,” ujar Shobih.

Karena itu, kata dia, pencegahan korupsi harus dimulai dari hal paling kecil dari diri kita sendiri, dari pikiran, perkataan, hingga tindakan. Integritas itu satu kesatuan.

Gus Shobih menjelaskan, pemerintah kabupaten juga telah mendapatkan penguatan materi dari BPK untuk menanamkan “keluarga integritas” pada seluruh OPD.

Ia berharap nilai yang sama ikut mengalir hingga ke desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Baca juga: Pasuruan Terima 100 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo, Tukang Becak Lansia Jadi Prioritas

Ia menekankan pentingnya desa untuk mengoptimalkan perencanaan APBDes di tengah efisiensi anggaran.

“RAPBDes harus benar-benar matang. Prioritas ditentukan secara jelas. Transparansi itu wajib papan informasi harus terpasang, masyarakat harus tahu sumber anggaran dan penggunaannya,” ucapnya.

Ia memberi contoh beberapa desa yang sudah menerapkan transparansi secara menyeluruh dengan menampilkan seluruh rincian anggaran di papan publik.

Kolaborasi desa dan pemerintah kabupaten, menurut dia, telah menunjukkan dampak positif, terutama saat peringatan Hari Jadi dan Hari Santri.

“Perputaran ekonomi desa luar biasa. UMKM ikut bergerak. Ini bukti bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat memperkuat pernyataan Wabup.

Baca juga: Jaga Sekolah Bareng-Bareng, Ketua DPRD Pasuruan Ajak Semua Pihak Rawat Fasilitas Pendidikan

Desa Aktor Utama

Menurutnya, desa bukan lagi hanya penerima kebijakan, tetapi kini menjadi aktor utama pembangunan.