Datangi Kemenhan, DPRD Pasuruan Berharap Solusi Adil dan Bermartabat Akhiri Konflik Warga dan TNI AL

“Yang menjadi anomali itu, saat pemerintah memerintahkan desa membangun pakai dana desa tapi ada juga larangan membangun jalan, irigasi, bahkan mengurus KTP dan KK. Ini situasi yang sangat anomali bagi kami,” urainya.

Eko, sapaan akrabnya, menyebut, bahwa negara belum sepenuhnya hadir melindungi masyarakat, karena masih ada yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat konflik yang tak kunjung selesai sampai sekarang,

Fasilitas mendasar seperti listrik, air bersih, air minum, dan infrastruktur lainnya belum bisa terpenuhi dengan baik. Maka, ia berharap kedatangannya bersama Bupati dan Pimpinan DPRD ada solusi dan penyelesaiannya.

Baca juga: Setoran PAD Perumda Giri Nawa Tirta Pasuruan 2025 Naik, Tembus Rp 3,1 Miliar

Menurut dia, konflik agraria bermula pada 1961. Saat itu, TNI AL mengklaim lahan warga bekas Hak Milik Adat (yasan) seluas sekitar 3.662 hektare untuk kepentingan pusat pendidikan dan latihan.

Di satu sisi, TNI AL sudah mengklaim membeli sekaligus membayar tanah itu. Namun, sebagian warga menilai proses tersebut dilakukan secara paksa, dan warga 
mengaku tidak pernah menyerahkan lahan. 

(TribunJatimTimur.com)