Dewan Dorong Peran Keguruan Dikembalikan, Bukan Hanya Beban Administrasi dan Jam Mengajar

Ringkasan Berita:

• DPRD Pasuruan mendorong kebijakan pendidikan fokus pada peran substantif guru
• Beban administrasi dinilai menggeser esensi pendidikan dan relasi guru-siswa
• Fakta 650 anak di Kecamatan Tutur berada di luar sistem pendidikan
• Penanganan putus sekolah membutuhkan kolaborasi lintas sektor
• Pendidikan karakter dan nilai kearifan lokal dinilai kian melemah

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Fraksi Golkar Sugiarto mendorong arah kebijakan pendidikan ke depan harus menonjolkan peran - peran keguruan, jangan hanya diberi beban administrasi dan target jam mengajar. 

“Relasi asah, asih, dan asuh mulai memudar. Padahal di situlah inti pendidikan,” katanya saat hadir dalam diskusi yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tutur, Minggu (25/1/2025).

Ia mendorong PGRI untuk aktif mengawal kebijakan pendidikan daerah, sekaligus mengingatkan pentingnya memperkuat jalur pendidikan nonformal seperti taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan madrasah diniyah (madin).

Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Kabupaten Pasuruan Syamsudin, menjelaskan, Kecamatan Tutur salah satu daerah yang memiliki fakta mengejutkan. Ada 650 anak berada di luar sistem pendidikan.

Disampaikannya, ada 400 anak tercatat putus sekolah, dan 200 lainnya belum pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa diserahkan semata kepada Disdikbud. 

Baca juga: Awal 2026, Bupati Pasuruan Raih Penghargaan Nasional Transformasi SDM BUMD

Menurut Udin, sapaan akrabnya dibutuhkan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial, hingga organisasi profesi guru di wilayah. 

“Pendekatannya tidak bisa pasif, kesadaran bersama agar anak-anak mau kembali ke sekolah harus dibangun. Ini yang perlu kolaborasi dan sinergi semua pihak, misal orang tua, guru, dinas, dewan dan lainnya,” tambahnya.

Dalam diskusi ini juga disinggung tantangan lain yang tak kalah penting, yakni melemahnya pendidikan karakter. Pengawas guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menilai, nilai-nilai akhlak dan kearifan lokal mulai tergerus.

Baca juga: Lewat Lapor Pak Kasat, Penjualan Miras di Kota Pasuruan Berhasil Ditertibkan

Misalnya saja, sekarang jarang penggunaan bahasa krama dalam keseharian anak-anak. “Banyak konsep pendidikan modern yang diadopsi, tetapi tidak diimbangi penguatan akhlak. Nilai ketimuran perlahan ditinggalkan,” ujarnya.

Ia juta menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menjalankan program wajib madin sebagai penopang pendidikan formal. Dukungan diberikan dalam bentuk insentif bagi guru serta bantuan sarana prasarana.