Hasil Survei IKM 2025, Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Raih Predikat “Sangat Baik”

Ringkasan Berita:

• Sekretariat DPRD Pasuruan raih nilai IKM 2025 sebesar 88,82 (Sangat Baik).
• Skor tertinggi pada indikator biaya (99,89) dan pengaduan (99,01).
• Seluruh layanan dinyatakan gratis tanpa pungutan biaya.
• DPRD berkomitmen tingkatkan transparansi dan kualitas pelayanan.
• Kritik dan saran masyarakat tetap dibuka untuk perbaikan berkelanjutan.

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan mendapat apresiasi positif dari masyarakat.

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025, nilai yang diraih mencapai 88,82 dan masuk dalam kategori “Sangat Baik”.

Capaian tersebut mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan, mulai dari sistem, mekanisme, hingga prosedur pelayanan yang diterapkan di Sekretariat DPRD.

Pada indikator sistem, mekanisme, dan prosedur layanan, nilai yang diperoleh sebesar 87,28.

Sementara itu, indikator biaya atau tarif mencatat skor tertinggi, yakni 99,89.

Baca juga: Kilang LNG Mini Pertama di Jawa Resmi Beroperasi di Pasuruan, Gas Bumi HCML Jadi Pemasok Utama

Nilai ini menegaskan bahwa seluruh layanan yang diberikan tidak dipungut biaya.

Untuk aspek sarana dan prasarana, penilaian mencapai 93,09.

Adapun penanganan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat memperoleh skor 99,01, menunjukkan responsivitas dan keterbukaan layanan terhadap aspirasi publik dinilai sangat baik.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

Menurutnya, hasil ini menjadi refleksi atas kerja bersama seluruh unsur di DPRD.

Baca juga: Partai Gerindra Pasuruan Rayakan HUT Ke-18 dengan Tasyakuran dan Santuni Anak Yatim

“Alhamdulillah, penilaian IKM Tahun 2025 menunjukkan hasil sangat baik dengan nilai 88,82. Ini adalah buah dari kerja kolektif pimpinan dan anggota DPRD, Sekretariat DPRD, serta dukungan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” ujar Samsul, Kamis (12/2/2026).

Ia menegaskan, capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri.

Justru sebaliknya, nilai itu harus menjadi pemacu untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan memperkuat fungsi dewan.

“Penilaian ini menjadi bukti komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta respons terhadap aspirasi masyarakat. Namun, kami tidak boleh berhenti di sini,” tegasnya.