Tangis Perempuan Kepala Keluarga Pecah Saat Dapat Bantuan Lapak Permanen dan Modal Usaha

Ia mengungkapkan, berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2025 yang dirilis Februari 2026, terdapat 126.102 perempuan berstatus kepala keluarga di Kabupaten Pasuruan.

Jumlah itu setara dengan 21 persen dari total 588.430 kepala keluarga.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan pentingnya program pemberdayaan ekonomi yang terarah dan berkelanjutan.

“Masalah klasik Pekka adalah modal dan sarana usaha. Ini yang harus disentuh agar mereka bisa langsung berjualan tanpa kebingungan memikirkan tempat,” katanya.

Ia menegaskan, bantuan sosial tetap diperlukan, namun harus dibarengi program berkelanjutan seperti pelatihan keterampilan dan akses permodalan.

Baca juga: Jelang Ramadan, Pemkab Pasuruan Perkuat Pengendalian Inflasi Daerah

“Bantuan itu penting, tetapi harus diimbangi dengan kail. Pemerintah perlu memastikan ada kesempatan yang setara bagi mereka,” tambahnya.

Sugiarto juga menyoroti tantangan sosial yang kerap dihadapi perempuan kepala keluarga, termasuk stigma di lingkungan sekitar.

Karena itu, ia mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif.

Ia mengusulkan agar sektor industri di Pasuruan membuka peluang kerja yang lebih fleksibel bagi Pekka, mengingat mereka tetap memikul tanggung jawab domestik.

“Harus ada campur tangan pemerintah untuk bernegosiasi dengan sektor industri. Peluang itu besar di Pasuruan, baik di kawasan pabrik, Koperasi Merah Putih, maupun program SPPG atau Makan Bergizi Gratis. Pekka perlu diprioritaskan agar mendapat pekerjaan yang sesuai demi kelangsungan hidup keluarganya,” tandasnya.