DPRD dan DPMD Pasuruan Bahas Anggaran serta Mekanisme Pelaksanaan Pilkades Serentak 2027

“Pilkades serentak akan digelar di 241 desa. Tahapan kemungkinan dimulai sekitar Juni, pendaftaran calon pada Agustus, dan pelaksanaan dimungkinkan Oktober, tentu masih menunggu keputusan Bupati,” ujar Eko.

Ia menambahkan, anggaran Pilkades akan digunakan untuk berbagai tahapan penyelenggaraan, mulai dari pembentukan panitia oleh BPD, penyusunan program kerja, pelatihan panitia, hingga penyusunan rencana anggaran biaya (RAB).

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk proses pendaftaran dan penetapan pemilih, penjaringan bakal calon kepala desa, pengumuman dan pendaftaran calon, penetapan calon, pencetakan surat suara, pembuatan TPS, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penetapan hasil Pilkades.

“Anggaran tersebut digunakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades, mulai persiapan hingga penetapan hasil dan pelaporan kegiatan,” jelasnya.

Eko juga menjelaskan bahwa jika dalam proses pendaftaran hanya terdapat satu calon kepala desa, maka panitia tetap harus memberikan kesempatan bagi calon lain untuk mendaftar hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada pendaftar tambahan, maka sesuai aturan, pelaksanaan Pilkades di desa tersebut akan ditunda.

Selain itu, bagi calon kepala desa yang pernah menjalani hukuman pidana dengan ancaman di atas lima tahun, tetap dapat mencalonkan diri sepanjang yang bersangkutan telah menjalani masa bebas minimal lima tahun.

“Ketentuannya demikian. Setelah bebas lima tahun, yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa,” ungkapnya.

Eko berharap seluruh tahapan persiapan Pilkades dapat berjalan lancar hingga pelaksanaannya pada tahun 2027 mendatang.

“Sekarang masih tahap persiapan. Kami di DPRD bersama Pemkab Pasuruan akan terus mendukung agar pelaksanaan Pilkades serentak di 241 desa ini dapat berjalan sukses,” pungkasnya. 

(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)