Bupati Probolinggo Peringatkan MBG dan ASN Dilarang Pakai LPG 3 Kg

Ringkasan Berita:

• Bupati Probolinggo melarang ASN menggunakan LPG 3 kg karena merupakan gas subsidi.
• Gas melon diprioritaskan untuk warga miskin, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.
• Program MBG juga diingatkan agar tidak memakai LPG subsidi.
• Pemkab telah melakukan sidak distribusi LPG di 24 kecamatan.
• Kelangkaan dipicu panic buying dan spekulan, Pertamina siapkan operasi pasar.

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Probolinggo - Bupati Probolinggo, Mohammad Haris, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Probolinggo, serta program Makan Berizi Gratis (MBG) tidak menggunakan LPG 3 kilogram (kg) atau yang dikenal sebagai gas melon.

Imbauan ini disampaikan karena LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat tertentu, seperti rumah tangga miskin, petani sasaran, nelayan, serta pelaku usaha mikro.

“Saya atas nama kepala pemerintahan Kabupaten Probolinggo mengimbau teman-teman ASN agar secara bijak kiranya tidak menggunakan LPG 3 kilogram, juga masyarakat yang mampu ya,” ujar Haris, Jumat (17/4/2026).

Baca juga: Sebabkan Kelangkaan, Pertamina Kembali Tutup Pangkalan LPG di Lumajang

MBG juga Dilarang

Tak hanya ASN, Haris juga memberi peringatan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menggunakan LPG subsidi untuk operasional program MBG.

“Teman-teman SPPG dimohon dengan bijak juga agar tidak menggunakan LPG 3 kilogram, ini warning. Nanti kita akan cek agar tidak sampai terjadi,” tegasnya.

Menanggapi keluhan warga terkait kelangkaan gas melon, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk meningkatkan suplai dan memperlancar distribusi.

Namun, menurut Haris, penambahan kuota LPG 3 kg belum mampu memenuhi kebutuhan di lapangan.

“Berapa pun penambahan itu selalu terasa kurang dan tidak mencukupi,” ungkapnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Timbun hingga 1.000 Tabung, Pangkalan LPG 3 Kg di Lumajang Ditutup Pertamina 

Sidak di 24 Kecamatan

Dalam sepekan terakhir, Pemkab Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai titik distribusi, mulai dari pangkalan hingga agen LPG. Pengawasan dilakukan serentak di 24 kecamatan.

Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan stok dan menjaga harga tetap sesuai ketentuan.

“Kami menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan sidak dan sweeping terkait distribusi LPG, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Haris.

Haris mengatakan tidak akan mentolerir praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga.

“Saya tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang mencoba memanfaatkan keberadaan LPG 3 kilogram ini akhirnya menjadi langka dan mahal,” tegasnya.

Baca juga: Sebabkan Kelangkaan, Polisi Periksa 3 Orang Dugaan Penimbunan LPG 3 Kg di Lumajang

Panic Buying dan Spekulan

Sales Branch Manager (SBM) Gas Pertamina Malang V, Faisal Fahd, menyebutkan bahwa pasokan LPG 3 kg ke wilayah Kabupaten Probolinggo sejak awal April 2026 mencapai 436 ribu tabung.