Bawaslu Situbondo Gelar Apel Pengawasan dan Luncurkan Program Jarimu Awasi Pemilu

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Situbondo - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Situbondo, menggelar apel siaga pengawasan di Aula Barokah Park, Kecamatan Asembagus, Selasa (14/02/2023).

Apel pengawasan menyongsong satu tahun menuju Pemilu 2024 tersebut, diikuti seluruh panitia pengawas kecamatan atau Panwascam, serta Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD).

Tak hanya itu, Bawaslu juga meluncurkan program "Jarimu Awasi Pemilu" serta membuka Posko Kawal Hak Pilih.

Komisioner Bawaslu Situbondo, A Faridl Ma'ruf mengatakan, apel siaga ini merupakan agenda nasional dalam mempersiapkan jajaran Bawaslu se-Indonesia untuk pengawasan. Pengawasan diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa proses pemilihan di Tahun 2024 itu berjalam aman, damai serta berintegritas.

Ada beberapa target pemgawasan dalam Pemilu 2024, yakni memastikan seluruh tahapan yang berlangsung dalam pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai mekanisme, tata cara, serta prosedur yang diatur di perundang-undangan.

"Itu bisa dimulai tahapan saat ini, yaitu tahapan pemutahiran data pemilih. Jajaran Bawaslu harus memberikan jaminan data pemilih tingkat akurasinya sesuai dengan keterpenuhan elemen seluruh data yang ada," ujar A Faridl Ma'ruf usai memimpim apel siaga pengawasan.

Selain itu, kata Divisi pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Situbondo ini mengatakan, pihaknya juga memastikan dan memberikan jaminan kinerja penyelenggara pemilu.

"Baik itu teknis maupun di jajaran Bawaslu itu benar-benar harus sesuai prinsip-prinsip sebagai penyelenggara," kata Faridl.

Dikatakan, peluncuran komunitas digital partisipatif jarimu awasi pemilu, ini merupakan salah satu program Bawaslu dalam merespons perkembangan jaman.

"Saat ini semangat zaman adalah semangat digitalisasi," tukasnya

Oleh karena itu, lanjutnya, kerja pengawasan tidak lagi manual, akan tetapi kerja pengawasan secara digital.

"Digitalisasi ini satu konektif untuk memperluas jaringan akan efektif dalam kerja pengawasan," jelasnya.

Tak hanya itu, Bawaslu juga mendirikan posko yang bertujuan memberikan layanan masyarakat pemilih untuk mengadukan adanya potensi kerawanan dan dugaan pelanggaran pada tahapan pemilu ini bisa difasilitasi Bawaslu.

Dengan kehadiran Bawaslu dan seluruh jajarannya, kata Faridl, tidak mencari kesalahan jajaran teknis KPU dan menjelekkan lembaga yang lain serta mengdiskreditkan partai politik.

"Kehadiran Bawaslu untuk memjamin pemilihan umum di Tahun 2024 benar sesuai mekanisme dan perundang- undangan," pungkasnya.