DPRD Kabupaten Lumajang Sebut Program Janji Bupati Lumajang Ibarat Sedekah Nanggung

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - DPRD Kabupaten Lumajang menyoroti keras poin janji politik Bupati Lumajang, Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati perihal program seragam gratis dan santunan kematian.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Bukasan menyatakan program pemberian bantuan seragam gratis ibarat sebuah sedekah yang nanggung. Kata dia, warga miskin yang menerima bantuan seragam masih harus merogoh kocek kembali.

"Seragam itu kan hanya kain, berarti masih harus dijahit nah itu biaya, ibarat cara sedekah itu nanggung," kritik Bukasan ketika dikonfirmasi di Gedung DPRD Lumajang, Jumat (22/9/2023).

Baca juga: Besok Malam Geladi Resik, 12 Pj Bupati Wali Kota Dilantik Minggu Pagi di Grahadi

Selama berjalan sejak era kepemimpinan Cak Thoriq dan Bunda Indah, Bukasan melihat ada ketimpangan sasaran penerima bantuan seragam. Menurut Bukasan, warga yang mampu harusnya tidak usah diberi bantuan seragam.

Pertama seragam gratis itu diberikan ke semua siswa. Inikan menurutmu kami ini tidak tepat karena orang yang mampu-mampu itu tidak harus dibantu. Mestinya diganti dengan pemberian sepeda maupun peralatan sekolah bagi yang tidak mampu saya kira itu lebih mengena," sebut politisi PDIP itu.

Baca juga: Hutan Jati Setengah Hektare di Banyuwangi Selatan Terbakar, Warga-Aparat Berjibaku Padamkan Api

Program lain yang tak luput dari sorotan Bukasan sebagai wakil rakyat yakni santunan kematian. Lagi-lagi Bukasan mempertanyakan efektifitas penerima santunan.

"Santunan kematian itu juga jadi evaluasi. Lagi-lagi akan memberikan ruang tidak bisa dimaksimalkan. Yang meninggal ini siapa kalau orangnya mampu kan tentu memicu Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan)," jelasnya.

Sementara itu, Bukasan mengungkapkan jika nilai anggaran masing-masing program tersebut jika digabung mencapai Rp 30 miliar. Bahkan ia menyebut hanya terserap 40 persen.

"Seragam gratis anggarannya Rp 15 miliar. Kemudian santunan kematian juga mendekati itu (Rp 15 miliar). Keduanya kurang lebih seperti itu (Rp 30 miliar)"

"Pada sisa waktu ini hanya 40 persen yang terserap sisa 60 persen juga tidak mungkin dicairkan sekarang. Inilah yang tidak efektif," jelas Bukasan.

Baca juga: BREAKING NEWS SK Sudah Turun, Ini 13 Nama PJ Bupati dan Wali Kota di Jatim

Menanggapi kritikan tersebut, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq memberikan tanggapannya. Ia menyadari jika membuat Lumajang lebih baik tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Potensi lumajang ini besar. Namun problematikanya juga besar. Itu mikir yang harus ekstra," kata dia.

Cak Thoriq merupakan kepala daerah yang akan habis masa jabatannya. Penggantinya akan ditempati oleh penjabat Bupati. 

Sebanyak 12 Pj kepala daerah di Jatim yang kepala daerahnya mengakhiri masa jabatan pada 24 September 2023 akan dilantik, Minggu (24/9/2023). 

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur 

(Erwin Wicaksono/TribunJatimTimur.com)