Polemik Sosper Dibuat Kongres Askab PSSI, Ketua DPRD Jember: Sosper ya Sosper

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER - Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menegaskan, kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Sosper) tidak seharusnya dicampur dengan kegiatan lain.

Hal ini ditegaskan Itqon menanggapi ramainya perbincangan perihal kegiatan Sosper oleh anggota DPRD Jember, yang dicampur dengan kegiatan Kongres Askab PSSI Jember, beberapa waktu lalu.

Bahkan, dua kegiatan yang dicampur dalam satu acara dan lokasi itu dilaporkan warga kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember.

Karena diduga ada pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan sosialisasi perihal Raperda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketua DPRD Jember, M Itqon Syauqi mengatakan, anggaran Sosper seyogyanya tidak diperbolehkan untuk, kegiatan lain.

"Sosper ya Sosper. Sosialisasi Raperda wes itu tok. Selesai sosialisasi ditutup dengan doa, pulang," ujarnya saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Jumat (13/10/2023).

Sementara pemberian uang jalan kepada peserta Sosper, katanya, itu kewenangan pegawai Sekretariat DPRD Jember, bukan legislatornya.

"Dan yang memberikan (uang transport) itu sekretariat. Tidak boleh dipegang anggota dewan," kata Itqon.

Baca juga: Pohon Tumbang Timpa Pengendara Sepeda Motor di Jember, Dua Orang Terluka

Itqon juga mengaku akan mempelajari laporan warga di BK DPRD Jember, soal dugaan adanya penyalahgunaan acara Sosper oleh anggota dewan yang juga menantu bupati Jember itu.

"Waduh, yo embuh (tidak tahu). Nanti saya lihat dulu di BK ya,  Senin mungkin surat (laporannya) akan saya lihat. Nanti akan saya rapatkan dengan pimpinan," tuturnya.

Dia mengaku, tidak tahu petunjuk teknis dan pelaksanaan penggunaan anggaran Sosper, karena yang memahami itu pihak Sekretariat DPRD Jember.

"Itu yang ngerti Sekwan. Semuanya dari 50 anggota dewan, itu hanya sebagai pemateri saja, untuk mensosialisasikan Raperda," ujar Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Itqon juga menegaskan seluruh anggota legislatif diharamkan mengambil uang sepeser pun dari anggaran Sosper. "Yang boleh hanyalah ASN, atau orang yang telah di SK oleh Bupati," jlntrehnya.

Sementara, Sekretaris DPRD Jember Sutiyoso belum memberi keterangan soal petunjuk teknis penggunaan dana Sosper. Sebab Sutiyoso tidak menjawab telepon wartawan, juga pesan yang dikirim lewat WhatsApp.

Sedangkan, anggota Komisi A DPRD Jember Tri Sandy Apriana mengaku sengaja membarengkan, acara Kongres Askab PSSI setelah Sosper ini, supaya irit biaya.

"Kongres gak ada duitnya, ya sudah. Maunya kan (Askab) bisa dapat dana dari APBD Pemkab. Tetapi ternyata tidak dapat. Ya sudah mau pakai cara apalagi saya. Harapannya wartawan bisa bantu untuk Askab," ujar diwawancarai melalui sambungan telepon, Kamis (12/10/2023).

Serangkaian acara Sosper dibarengkan dengan Kongres Askab PSSI, kata Tri Sandy, karena PSSI tidak punya cukup anggaran.

"Adanya itu, ya sudah. Sekarang kalau ada masukan ya silahkan. Kira-kira dapatnya (biaya) yang sahnya Askab itu gimana. Dulu sempat dapat anggaran (APBD), tetapi sekarang tidak ada. Jadi kami gunakan apa yang ada, mumpung tempatnya di Pemkab gratis, jadi itu yang kami gunakan," kata Tri Sandy.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Jember mengatakan, seluruh peserta Kongres Askab PSSI tersebut juga dapat uang jalan, yang diambilkan dari dana Sosper.

"Karena mereka seharian datang, jadi ya kasihan kalau tidak dikasih (uang)," kata Tri Sandy lagi.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)