Nota Pengantar APBD 2024, Fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan Beri Masukan dan Catatan 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Sejumlah Fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan memberikan masukan dan catatan terhadap nota pengantar APBD 2024 yang disampaikan Pj Bupati Pasuruan.  

Sekretaris Fraksi Golkar Sugiarto menyampaikan beberapa pandangan umum terkait dengan nota pengantar APBD 2024 baik itu pendapatan atau belanja. 

Pertama, kata Sugiarto, terkait arah kebijakan dan pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, itu seperti apa dan perlu dijelaskan secara detail. 

Kedua, berkaitan dengan belanja operasi yang sudah dialokasikan Rp 2 triliun lebih itu perlu dijelaskan rinci alokasi penggunaannya seperti apa.

“Berapa proporsi alokasi penganggaran, baik dari Aspek Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi. Karena itu penting,” ujarnya. 

Dia juga mendorong Pemkab untuk mengkaji ulang terkait beberapa peraturan Bupati. Diantaranya Insentif guru madrasah iftidaiyah (MI). 

Sugiarto ini berharap, supaya insentif ini dapat diberikan kembali sesuai ketentuan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah. 

Selain itu, tunjangan perangkat desa supaya ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk Honor Tenaga Harian Lepas (THL). 

Perlu juga ada penyesuaian hasil rekomendasi izin Pelajar, para Bidan supaya dapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah daerah. 

“Harapan kami, APBD Tahun Anggaran 2024 bisa berdampak pada pemulihan perekonomian dan meningkatkan tarap hidup masyarakat,” tuturnya. 

Di sisi lain, juga meningkatkan iklim usaha yang sehat, pendidikan dan kesehatan yang makin berkualitas, serta menjadi pelecut dan spirit berkarya yang lebih baik.  

“Harapannya, bersama menuju masyarakat yang sejahtera dan maslahat. kami juga sampaikan permohonan maaf atas kurang - kurangnya,” jelasnya. 

Baca juga: Sawahnya Rusak Akibat Tambang, Puluhan Warga  Minta Perlindungan Hukum Ke PCNU Situbondo

Terakhir, ia berpesan, Tahun 2024 merupakan tahun pesta demokrasi, sehingga perlu adanya kebersamaan dalam menjaga pesta demokrasi yang damai, aman dan tentram.  

Juru Bicara Fraksi PKB Agus Suyanto mengatakan, APBD memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. 

Utamanya, dalam pengembangan mendukung pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi,peningkatan berbagai sektor untuk kepentingan masyarakat.

APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan agar bisa bermuara pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PKB memberikan beberapa catatan dan masukan. Diantaranya, Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah. 

Dan dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah.

“Yang itu lebih memberikan efek multiplier, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih meningkat dan lebih baik lagi,” urainya. 

Fraksi PKB juga meminta agar penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya digunakan saja namun juga diharapkan penyerapan efek positif.

“Itu penting karena itu dilakukan dalam rangka menggerakan pembanguan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat,” tegasnya. 

Agus juga menyebut, diharapkan sumber pendapatan, agar terus menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang ada.  

“Diupayakan lebih mengintensifkan pemungutan sesuai potensi riilnya dengan tetap mempertimbangkan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi daerah,” urainya.  

Dan diharapkan, pungutan tersebut tidak memberatkan masyarakat dan tidak berdampak pada ekonomi biaya tinggi. 

Dalam Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 ini kiranya sangat penting untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat. 

Kegiatan yang terkait dengan pelatihan ekonomi, pengembangan produk lokal berbasis daerah agar dapat dilaksanakan akhir tahun 2024.

“Sehingga kita berharap muncul produk- produk lokal yang dapat dipasarkan ke luar daerah Kabupaten Pasuruan atau bahkan pasar luar negeri,” ungkapnya. 

Agus berharap proses pembahasan APBD 2024 ini dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan Peraturan Daerah yang memenuhi keinginan masyarakat.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)