Demonstraso Mahasiswa Jember

Saling Dorong, Polisi Pukuli Mahasiswa saat Demonstrasi di Gedung DPRD Jember

Terjadi aksi dorong antara demonstran dengan aparat kepolisian, sebagian dari aparat itu memukul para pengunjuk rasa menggunakan pentungan.

Penulis: Imam Nawawi | Editor: Haorrahman
TribunJatim-Timur.com/Imam Nawawi
Demo Mahasiswa IMM di Gedung DPRD Jember berakhir ricuh. 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendapat tindakan represif oleh polisi saat demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember berakhir ricuh, Senin (10/6/2024).

Terjadi aksi dorong antara demonstran dengan aparat kepolisian ketika mahasiswa hendak masuk di Gedung DPRD, untuk menemui Bupati Jember Hendy Siswanto yang sedang paripurna.

Sebagian dari aparat itu memukul para pengunjuk rasa menggunakan pentungan.

Baca juga: Polres Lumajang Lakukan Tes Urine Pejabat Utama dan Anggota

Akibat pukulan itu, demostran mundur hingga di depan pintu gerbang depan DPRD Jember. Terdengar mahasiswa yang terkena pentungan itu, teriak untuk meluapkan protes terhadap aparat kepolisian.

"Kader-kader kami dipentungi (dipukul dengan tongkat). Padahal kami tidak melakukan represif apapun. Tapi kami dihajar oleh kepolisian, ini sangat disayangkan," Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Jember Dwi Nauval Zakaria .

Menurutnya penaganan yang dilakukan polisi perlu dievaluasi. Agar hal serupa tidak dialami oleh para demostran lain dikemudian hari.

"Ini perlu kami sampaikan agar jadi evaluasi bagi kepolisian. Kami akan terus menyatakan kebenaran karena kami anti pada kebatilan," kata Nauval.

Nauval mengemukakan, kejadian itu terjadi ketika massa hendak masuk, karena Bupati Jember Hendy Siswanto tidak mau menemui demonstran.

"Padahal kami berharap Bupati bisa menemui kami, karena banyak kader-kader kami dari mahasiswa tidak mampu. Itu tidak dapat beasiswa, padahal mereka dari kalangan tidak mampu," katanya.

Baca juga: Upacara Yadnya Kasada Suku Tengger Gunung Bromo Digelar 21 dan 22 Juni

Nauval mengatakan, aksi ini untuk memberi raport merah terhadap Bupati Hendy selama 3,5 tahun memimpin Kabupaten Jember. Hal itu dibuktikan masih tingginya angka stunting.

"Pendistribusian pupuk subsidi yang belum maksimal. Padahal alokasinya dua kali lipat, tetapi sampai sekarang baru terserap 30 persen," Imbuhnya.

Selain itu, kata dia, maraknya nepotisme di Pemkab Jember. Sebab banyak anggota keluarga Bupati Hendy menduduki jabatan strategis birokrasi.

"Selain itu tujuh program Bupati juga minim realitas, ini sangat mengecewakan kami terutama mahasiswa, petani, nelayan dan buruh," tambah Nauval lagi.

Nauval menegaskan keberadaan Anggota DPRD Jember juga minim kontrol terhadap kerja Pemkab. Khususnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Tidak maksimal mengawal anggaran dan program kerja yang dilakukan eksekutif. Nyatanya banyak dugaan korupsi di Kabupaten Jember, salah satunya anggaran pembangun pabrik pupuk," urainya.

Menanggapi hal itu, Kabag Ops Polres Jember Kompol Istono membantah pemukulan terhadap mahasiswa. Kata dia, hal itu hanya aksi dorong saja.

"Saya rasa itu hal yang wajar, karena kami juga harus mengamankan unjuk rasa ini agar berjalan kondusif. Dan tadi adik-adik memaksa masuk, tetapi kami bertahan saja," tanggapnya.

Ketika aksi saling dorong itu nyaris chaos, kata Istono, para pengunjuk rasa masih bisa diajak negosiasi, sehingga tidak sampai terjadi kericuhan berkepanjangan.

Asisten Pemkab Jember Bidang Admistrasi Umum Harry Agustriono mengatakan, Bupati Hendy tidak bisa menemui massa karena bersamaan dengan sidang paripurna di dalam Gedung DPRD.

Baca juga: SMK Telkom Malang Menggelar Moklet Career Day untuk Memfasilitasi Pencarian Kerja Alumni

"Akhirnya kami yang diminta untuk menemui mahasiswa. Ini bukan berarti Bupati menyepelekan meraka, tetapi karena kami bagian dari Pemkab, jadi bupati menghadiri undangan paripurna," dalihnya.

Agus mengaku seluruh tuntutan dari keder IMM Jember tersebut, akan diserahkan kepada Bupati Hendy.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Haim mengatakan raport merah dari kader IMM ini, akan dipelajari. Sebab itu adalah penilaian mereka terhadap kerja Pemkab.

"Kebetulan kami yang juga petinggi partai, akan mempertimbangkan itu. Tentunya kalau ini raport merah berarti kan menandakan tidak bisa naik kelas, apakah layak tidak untuk tahun depan," timpalnya.

Halim juga menilai, terjadinya aksi dorong antara polisi dengan mahasiswa sore tadi itu hanya masalah miskomunikasi saja di lapangan.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur0

Ikuti saluran di Whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved