DPRD Minta Jaminan Kesehatan Gratis Sejalan dengan Layanan Kesehatan Kabupaten Pasuruan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi meminta pelayanan kesehatan ditingkatkan dan sejalan dengan program UHC,  program gratis jaminan kesehatan untuk masyarakat Pasuruan, yang digalakkan.

Hal itu disampaikan AW, sapaan akrabnya usai menggelar rapat bersama instansi kesehatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jumat (11/10/2024).

Baca juga: Dengar Curhatan Soal Krisis Air Bersih, Mas Rusdi Ingin Hapus Istilah Berteman dengan Jerigen

Menurut AW, pelayanan kesehatan harus ditingkatkan menyusul semakin banyaknya masyarakat yang berbondong - bondong datang berobat karena UHC.

“UHC adalah program gratis jaminan kesehatan untuk masyarakat Pasuruan. Kalau tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan ya percuma,” ungkapnya.

AW mencatat ada kenaikan jumlah masyarakat yang datang berobat ke puskesmas, ataupun rumah sakit milik Pemkab Pasuruan karena jaminan kesehatan gratis ini.

“Saya bersyukur Pemkab bisa memberikan jaminan, karena kesehatan ini urusan wajib. Tapi, saya minta harus didukung sarpras dan tenaga medis yang memadai,” katanya.

Baca juga: Khotmil Quran, Cara Polres Probolinggo Kota Bina Rohani Para Tahanan

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, masih banyak keluhan di lapangan. Antrean terjadi di beberapa fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah. 

“Mulai tidak adanya ruang rawat inap yang memadai karena keterbatasan lahan, tidak adanya lahan parkir yang cukup dan sebagainya,” sambungnya.

Ia mencontohkan, Puskesmas Gempol, Pandaan, Sukorejo adalah puskesmas yang ada ruas jalan nasional. Tapi karena lahan parkirnya minim, tidak ada yang berminat.

“Kita kalah dengan beberapa rumah sakit swasta yang ada di sepanjang jalan ini. Nah ini harus kita rebut. Makanya, bagaimana caranya meningkatkan pelayanan,” terangnya.

Baca juga: Kisahnya Viral, Kakak-Beradik Yatim Piatu di Tulungagung Akhirnya Membuka Toko atas Bantuan Kemensos

Tidak hanya itu, politisi PDI Perjuangan juga mengkritik tidak tersedianya ruang rawat inap yang nyaman dan memadai di puskesmas.

Belum lagi, kata dia, persoalan tenaga kesehatan (nakes). AW menerangkan, jumlah nakes yang ada dengan kebutuhan layanan kesehatan berbanding terbalik.

“Saya harap, Dinkes menginventarisasi jumlah nakes. Saya ingin populasi dokter harus bisa mengcover 1,2 juta penduduk Kabupaten Pasuruan,” imbuhnya.

Satu dokter banding berapa ribu penduduk itu harus ideal jangan sampai timpang. Termasuk memikirkan tunjangan kinerja (tukin) para nakes.

“Muaranya itu bukan hanya menggratiskan UHC, tapi  jangan menurunkan pelayanan. Kesehatan adalah urusan wajib dan harus diselesaikan,” tutupnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)