Rapat DPRD dan Bakesbangpol Memanas, Tantang Anggota Dewan, PNS Diusir dari Ruang Rapat 

Ringkasan Berita:

• Rapat kerja DPRD Pasuruan dengan Bakesbangpol berlangsung panas.
• Dewan menyoroti dugaan copy paste dalam penyusunan RKA tahun 2026.
• Seorang PNS diduga bersikap menantang anggota dewan hingga diusir dari rapat.
• Ketua Komisi I menegaskan akan melaporkan insiden tersebut ke Bupati Pasuruan.

TRIBUNJATIMTIMUR.COM,  Pasuruan - Suasana rapat kerja Komisi I dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan memanas, Kamis (30/10/2025).

Rapat kerja yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bakesbangpol untuk proyeksi tahun 2026 ini menemui jalan buntu.

Tidak ada keputusan, tidak ada temu. Rapat berakhir tanpa kepastian. Bahkan, informasi yang diterima, ada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusir dari ruang rapat.

Penyebabnya, masalah sepele. Saat rapat berlangsung, salah satu anggota Komisi I mempertanyakan beberapa hal terkait pos anggaran yang dituangkan dalam RKA.

Ada pos anggaran untuk pengadaan mebel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya di tahun 2026. Padahal, pos anggaran itu juga ada di tahun 2025. 

Sekalipun, besarannya memang berbeda. Di tahun 2025, pos anggaran pengadaan mebel itu Rp 153 juta, dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp 94,7 juta.

Baca juga: 8.000 Anak di Pasuruan Ikuti Gerakan Nasional Membatik Motif Anak Bebek

Untuk tahun 2026, proyeksi pengadaan mebel itu sebesar Rp 1 juta, sedangkan untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp 17,5 juta.

Kasiman, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan menyebut, awalnya dewan mempertanyakan alokasi anggaran yang sama untuk item pengadaan yang sama.

Alokasi Anggaran Janggal

Menurut dia, ada yang janggal dalam pengalokasian pos anggaran untuk kegiatan yang sama. Dia menduga, penyusunan RKA ini dilakukan asal-asalan.

“Kami mempertanyakan itu awalnya, kenapa ada alokasi anggaran untuk pengadaan item pekerjaan yang sama dalam dua tahun berturut-turut,” katanya.

Kasiman menyebut, apakah pengadaan mebel itu perlu dianggarkan lagi, mengingat pembelanjaan tahun depan harus tepat sasaran dan tepat guna.

Dia juga menyoroti kekuatan dan kemampuan mebel yang dianggarkan oleh Bakesbangpol. Termasuk aset peralatan dan mesin yang ada disana.

“Waktu kami tanya, berapa komputer disana. Berapa yang rusak, berapa yang bisa dipakai. Ternyata, Bakesbangpol tidak bisa memberikan penjelasan,” jelasnya.

Baca juga: Hari Santri Nasional, Pemkab Pasuruan Bentuk Dewan Pesantren

Hal itu yang membuat wakil rakyat meradang. Kasiman menilai, ini menjadi bukti RKA hanya copy paste dari tahun sebelumnya, tanpa ada pertimbangan matang.