Korupsi Bansos DPRD Jatim Hingga Sekda Hadi Sasmito Dibahas di Debat Publik Pilkada Jember

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Dua Calon Bupati (Cabup) Jember Hendy Siswanto dan Muhammad Fawait saling buka-bukaan terhadap kasus korupsi di debat publik kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember 2024.

Momenttum tersebut berlangsung dalam debat yang bertema strategi dan inovasi peningkatan pelayanan publik, tata kelola regulasi dan birokrasi di Kabupaten Jember, Sabtu (9/11/2024).

Hal itu bermula saat Cabup Jember nomor urut 01 Hendy diminta memberikan pertanyaan dengan sub tema korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap Gus Fawait.

"KPK saat ini sedang menangani kasus korupsi dana bansos DPRD Jawa Timur. Beberapa anggota DPRD Jawa Timur telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Hendy.

Baca juga: Denny Caknan Ambyarkan Pendukung Khofifah-Emil saat Kampanye Akbar di Jember

Oleh karena itu, Hendy bertanya kepada Gus Fawait yang pernah menjadi Anggota DPRD Jawa Timur selama 10 tahun, menyakinkan masyarakat Jember tidak terlibat dalam kasus tersebut.

"Anda (Gus Fawait) tidak terlibat dan tidak menjadi tersangka sebagaimana rekan Anda (di DPRD Jatim). Itu saya monggo silahkan Gus Fawait," kata Cabup Jember petahana ini.

Menurutnya, pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab. Supaya masyarakat tercerahkan, sebelum mengambil keputusan untuk memilih calon pemimpin.

"Untuk menentukan pilihan terbaik, bagi masyarakat Jember. Karena jangan sampai membeli kucing dalam karung, sebab akan merugikan masyarakat," tambah Hendy.

Menanggapi hal tersebut, Cabup Jember Nomor urut 02 Gus Fawait mengatakan, pertanyaan tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah birokrasi di Kota Tembakau.

Baca juga: PREDIKSI Skor dan Prediksi Susunan Pemain Chelsea Vs Arsenal di Liga Inggris 2024, Cole Palmer Main?

"Tapi tidak apa-apa kalau saya harus jawab saya akan menjawab dengan baik. Saya kalau menghadapi masalah seperti itu kita pasrahkan semua kepada aparat penegak hukum," tanggapnya.

Namun bila nanti terpilih menjadi Bupati Jember, Fawait pastikan, tidak akan mengorbankan pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) masuk penjara seperti kasus Sekda Sasmito.

"Sejarah Kabupaten Jember dari dulu hingga sekarang, belum pernah ada Sekda aktif terlibat korupsi. Baru sekarang ada Sekda aktif masuk penjara. Saya pikir pemimpin yang baik tidak akan mengorbankan anak buahnya," tuturnya.

Baca juga: Kakek Berpakaian Lusuh Buat Risma Hentikan Pidato di Kabupaten Lumajang, Diberi Bantuan

Menurut Fawait, selama Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemkab Jember tidak ditingkatkan. Akan lebih banyak pejabat birokrasi yang jadi korban.

Mengingat, kata dia, Indeks Reforma Birokrasi rendah Pemkab Jember juara 35 dari 38 daerah di Jawa Timur. Menurutnya hal tersebut berpotensi lebih banyak lagu pejabat birokrasi masuk penjara.

"Akhir-akir ini ada 13 birokrasi setingkat kepala dinas diperiksa aparat penegak hukum. Itu karena SAKIP dan IRB," ulasnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(Imam Nawawi/TribunJatimTimur.com)