Insentif Guru Masuk Prioritas Program Mas Rusdi-Gus Shobih

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - Bunda PAUD Kabupaten Pasuruan drg Merita Ariestya Yudi menyampaikan bahwa insentif untuk guru - guru akan jadi program prioritas Mas Rusdi-Gus Shobih.

Hal itu disampaikan Mela Rusdi, sapaan akrab istri Bupati Pasuruan dalam acara Gebyar Sholawat halal bi halal IGTKI bersama Bunda PAUD beberapa waktu lalu.

Acara yang dihadiri pengurus IGTKI kecamatan se - Kabupaten Pasuruan ini digelar di Wisata Edukasi Kampoeng Pancar Air, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Korban Pelecehan Dokter di Malang Bertambah, Telah Buat Laporan Polisi

Mela Rusdi sangat mengapresiasi para guru - guru yang tergabung dalam IGTKI. Di tangan beliau - beliau, generasi hebat mulai dicetak sejak dini.

“Panjenengan berperan penting dalam membentuk karakter anak - anak usia dini, dan pendidikan di masa itulah yang akan menjadi pondasi ke depannya,” katanya.

Maka dari itu, kata dia, Mas Rusdi - Gus Shobih bertekad menjadikan insentif guru - guru sebuah prioritas, terutama insentif guru yang paling rendah.

Baca juga: SOSOK Calon Pengganti David da Silva di Persib Bandung Terungkap, Punya Pengalaman di Eropa

Sugiarto, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan yang juga tuan rumah acara ini mengaku akan terus mendukung dan mensupport penuh acara IGTKI.

“Saya sangat senang bisa membantu kegiatan guru - guru IGTKI, karena mereka butuh perhatian dan sentuhan lebih dari pemerintah daerah,” tambahnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pendidikan anak usia dini perlu mendapatkan perhatian lebih, baik lembaganya maupun para guru - gurunya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Ribuan NIK Warga Kabupaten Blitar Terancam Dihapus

“Saya sangat perhatian dan peduli pada dunia pendidikan, ada hal yang perlu perhatian khusus dan serius dalam pemenuhan kompetensi guru PAUD,” lanjutnya.

Menurutnya, masih banyak guru PAUD yang hanya memiliki ijazah SMA sederajat, padahal diwajibkan agar para guru ini S1 PAUD. Jumlahnya tidak sedikit.

“Perlu ada program dari pemerintah untuk memfasilitasi agar bisa menempuh jenjang pendidikan S1 PAUD, tentu harus sesuai regulasi dan anggaran daerah,” tutupnya. 

(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)