Sindikat Peredaran Uang Palsu Digulung Polres Ngawi, Dua Kepala Desa Jadi Tersangka

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, NGAWI - Ribuan lembar uang palsu berhasil diamankan Tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi, beserta lima tersangka yang berperan sebagai pengedar.

Kelima tersangka yang diamankan antara lain DM (42), dan ES (55) asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, serta AS (41) warga Sragen, Jawa Tengah, AP (38) warga Kuningan. Jawa Barat dan TAS (47) warga Lampung Selatan.

Ironisnya, 2 dari 5 tersangka tersebut diketahui berprofesi sebagai Kepala Desa. Mereka adalah ES dari Kecamatan Ngrambe, serta DM asal Kecamatan Sine.

Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, mengatakan, kasus peredaran uang palsu berawal dari keresahan masyarakat di wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Ia mengungkapkan, dari laporan polisi, waktu kejadian tersebut pada Kamis (1/5/2025), di sebuah toko masuk Dusun Pule,Desa/Kecamatan Ngrambe, dan di Desa Sumberejo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Kamis (15/5/2025).

“Kami bergerak cepat dan berhasil mengungkap peredaran uang palsu, yang ternyata diedarkan di wilayah Ngawi, Magetan, Madiun dan Sragen,” ungkap AKBP Charles, dalam keterangan pers yang diterima Sabtu (31/5/2025).

Saat ini, lanjut AKBP Charles, kelima tersangka sudah ditahan di Rutan Polres Ngawi, untuk proses lebih lanjut.

“Para tersangka DM dan AS,.memperoleh uang palsu dengan cara membeli dari TAS dan AP, dengan perbandingan 1:3. 1 rupiah asli banding 3 rupiah palsu,” terangnya.

Baca juga: Hujan Iringi Kirab Pancasila dan Pawai Lentera di Kota Blitar

Tersangka DM, ES dan AS disangkakan pasal 36 ayat (3) juncto pasal 26 ayat (3), dan atau pasal 36 ayat (2) juncto pasal 26 ayat (2) UURI Nomor 7 tahun 2011, tentang mata uang palsu atau pasal 245 KUHP juncto pasal 55 KUHP

Sedangkan untuk tersangka AP dan TAS diterapkan pasal 37 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) dan atau pasal 36 ayat (3) juncto pasal 26 ayat (3) dan atau pasal 36 ayat (2) juncto pasal 26 ayat (2) UURI Nomor 7 tahun 2011, tentang mata uang atau pasal 245 KUHP juncto pasal 55 KUHP.

"Ancaman hukuman maksimal selama lamanya 15 tahun penjara," tandas AKBP Charles Pandapotan Tampubolon.