UPDATE KPK Periksa Gubernur Khofifah, Dijadwalkan Hadir di Polda Jatim Hari ini

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (KIP) disebut bakal menghadiri pemeriksaan oleh penyidik KPK di Mapolda Jatim hari ini, Kamis (10/7/2025).

Pemeriksaan itu atas perkara dugaan korupsi terkait penyaluran dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jatim 2019-2022.

Pantauan TribunJatim.com, situasi Gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, masih tampak lengang sekitar pukul 07.00 WIB, belum terpantau ada kehadiran rombongan Khofifah. 

Namun, sekitar pukul 08.30 WIB, beberapa orang rombongan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim, yang dikomandoi oleh koordinatornya, Heru Satriyo tampak berjalan menyusuri halaman parkir di gedung tersebut. 

Ternyata, pria berambut panjang dan berpeci hitam itu, mengaku sedang bermaksud memasuki gedung tersebut untuk mendampingi Khofifah menjalani agenda permintaan keterangan yang dilakukan penyidik KPK. 

Heru Satriyo menjelaskan, pihaknya dimintai bantuan pendamping hukum; kuasa hukum yang akan mendampingi Sang Gubernur Jatim. 

Selain pihaknya, Khofifah juga meminta bantuan hukum dari Lilik Pudjiastuti, Eks Kepala Biro (Kabiro) Hukum Setda Provinsi Jatim, yang sekarang menjabat sebagai Kabiro Otonomi Daerah dan Pemerintah Setda Provinsi Jatim. 

"Betul, agenda pemeriksaan di Polda Jatim di ruangan Krimsus 10 pagi, InsyaAllah datang, beliau WA-an dengan orang dalam dan disampaikan ibu siap hadir, dan mendampingi ibu ini kan bu Lilik mantan Kabiro Hukum Pemprov Sekda provinsi. dan ada dari lawyer kami juga mendampingi," ujarnya kepada awak media.

Baca juga: Usia Tua Renta, Kakek di Lumajang Malah Berbuat Asusila

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo mengatakan, rencana pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung dengan meminjam tempat di salah satu ruangan Gedung Mapolda Jatim.

Namun, belum diketahui kapan waktunya, pemeriksaan tersebut berlangsung. 

"Benar, saudari KIP Gubenur Jatim dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara hibah pokmas, pada Kamis (10/7/2025), di Polda Jawa Timur," ujarnya saat dihubungi TribunJatim.com, pada Rabu (9/7/2025). 

Mengenai tujuan pemeriksaan dan status hukum terhadap Khofifah dalam rencana pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan, Khofifah diperiksa sebagai saksi untuk keperluan penyelidikan kasus tersebut. 

"KPK meyakini saksi akan hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam penanganan perkara ini," katanya. 

Budi menjelaskan, pihak KPK masih melakukan pengembangan penyelidikan atas kasus tersebut secara simultan, hingga saat ini. 

"Dalam perkara ini, kita ketahui tim juga sedang paralel melakukan kegiatan penyidikan di wilayah Jawa Timur," pungkasnya. 

Baca juga: Korban KMP Tunu Pratama Jaya ke-43 Ditemukan di Perairan Alas Purwo Banyuwangi

Sekadar diketahui, dikutip dari Kompas.com, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022.

Dari 21 tersangka dimaksud, empat di antaranya menjadi tersangka penerima suap. Para tersangka penerima suap itu terdiri dari tiga orang penyelenggara negara dan seorang staf penyelenggara negara.

Sementara itu, 17 orang tersangka lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Rinciannya, 15 orang diantaranya adalah pihak swasta, sedangkan dua orang lainnya adalah penyelenggara negara.

Terbaru, KPK menyita dua rumah di Kota Surabaya, terkait perkara dugaan korupsi tersebut, pada Selasa (1/7/2025) dan Rabu (2/7/2025). 

Penyitaan tersebut ditandai dengan pemasangan plang atau tanda penyitaan oleh tim penyidik KPK, karena diduga terkait dengan aliran dana dalam perkara tersebut. Namun, KPK belum merinci siapa pemilik rumah yang disita.

Nah, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dkk.

Sahat Tua telah divonis sembilan tahun penjara dan denda satu miliar subsider enam bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa (26/9/2023). 

Politikus Partai Golkar itu juga dikenakan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. 

Lalu, atas adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bertanggal 5 Juli 2024, atas status tersangka yang berjumlah 21 orang tersebut, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 965 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 21 orang yang terlibat dalam kasus tersebut, pada tanggal 26 Juli 2024.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)