Ekonom Universitas Jember Usul Distribusi BBM Pakai Kereta Api 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jember dampak keterlambatan distribusi, menjadi sorotan para akademisi. 

DR. Ciplis Gema Qoriah, S.E, M.Sc dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember, menilai krisis BBM jadi momentum untuk belajar bersama, melakukan antisipasi dan mitigasi persoalan secara kolektif. 

Dia menilai Pertamina dalam mengatasi krisis sudah sangat baik. Namun Ciplis usual, pengiriman BBM di di Jember dapat dilakukan dengan transportasi kereta api.

"Kereta api bisa menjadi solusi pengiriman suplai BBM ke Jember, agar tidak tergantung pada kondisi jalan," ujarnya, Kamis (31/7/2025).

Mengingat di Jember, kata dia, terdapat depo di Gebang Kecamatan Patrang yang dilewati jalur kereta api. 

"Saya pikir model transportasi pendistribusian dengan kereta bisa jadi alternatif," imbuhnya.

Menurutnya, Pertamina dan pemerintah daerah harus memikirkan hal tersebut, agar ketika terjadi kelangkaan tidak gagap menyelesaikannya.

"Bagaimana antisipasi jika terjadi hal yang sama seperti saat ini dan mencari alternatif cara pendistribusiannya," katanya

Hal itu berdasarkan pada kondisi krisis BBM yang sempat dialami Kabupaten Jember sejak Jumat (25/7/2025) akibat terhambatnya pasokan dari Terminal Pertamina di Tanjung Wangi, Banyuwangi.

"Penutupan jalur Banyuwangi-Jember via Gunung Gumitir karena perbaikan jalan dan kemacetan di Pelabuhan Ketapang. membuat truk tangki penyuplai BBM tak bisa sampai Jember tepat waktu," ulas Ciplis.

Alhasil antrean panjang terjadi di 41 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Jember. Kondisi tersebut baru normal kembali pada, Rabu (30/7/2025).

"Kondisi berangsur-angsur normal setelah Pertamina mengirimkan 93 truk tangki BBM dari Malang, Surabaya, dan Jawa Tengah," tutur Ciplis lagi.

Baca juga: MoU Kehutanan Nasional,  Bupati Situbondo Berharap Masyarakat Bisa Manfaatkan Hutan

Ciplis menilai, semua pemangku kepentingan dan kebijakan perlu terlibat membahas antisipasi serta mitigasi secara intensif. Sebelum mereka mengeluarkan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat.

"Seperti penutupan jalan di Gumitir, Koordinasi antar lembaga terkait ini penting," paparnya.

Pembahasan penutupan jalur Gumitir ini, kata dia, perlu dibahas bersama antara Pemerintah Provinsi Jatim, Kementerian Pekerjaan Umum, Pertamina,dan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP) harus bergerak bersama.