Banyuwangi Pilot Project Digitalisasi Bansos, Luhut Minta Ipuk Bagikan Pengalaman ke Daerah Lain

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project program digitalisasi bantuan sosial (bansos), yang akan diluncurkan perdana pada September 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Rakor tersebut dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan dihadiri empat menteri, empat wakil menteri, serta pimpinan lembaga terkait. 

Kehadiran Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, diundang dalam rakor dan memaparkan transformasi digital layanan publik di Banyuwangi yang dilakukansejak 2013.

Dalam pemaparannya, Ipuk menjelaskan Banyuwangi telah mengembangkan berbagai layanan berbasis digital, salah satunya program B-One ID (Banyuwangi Satu ID). Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Baca juga: Bupati Ipuk dan Empat Menteri Finalisasi Pilot Project Penyempurnaan Digitalisasi Bansos

“Transformasi digital di Banyuwangi sudah berlangsung sejak lama. Hingga awal 2025, melalui B-One ID, masyarakat bisa mengakses layanan kemiskinan, kesehatan, perizinan, dan banyak lainnya,” jelas Ipuk.

Menurutnya, penyempurnaan digitalisasi bansos yang dilakukan pemerintah pusat akan memberi dampak lebih luas bagi layanan masyarakat. “Kami berterima kasih karena apa yang kami lakukan mendapat dukungan pusat. Ini akan semakin menguatkan inovasi digital yang sudah berjalan di daerah,” tambahnya.

Apresiasi Luhut untuk Banyuwangi

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi langkah Banyuwangi. Ia bahkan meminta agar Bupati Ipuk berbagi pengalaman dengan kepala daerah lain di Indonesia.

“Itu keren. Saya akan minta Mendagri (Tito Karnavian) membuat rapat umum secara, nanti Ibu Bupati Banyuwangi bisa share pengalaman ke daerah-daerah,” kata Luhut.

Baca juga: "Curhat Bu Ipuk" Program Dialog Warga Banyuwangi untuk Cari Solusi Masalah Sosial

Luhut juga menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu menyiapkan daerah lain untuk mengadopsi model digitalisasi ala Banyuwangi. “Ketika Banyuwangi sudah mulai, daerah lain juga harus sudah siap. Gunakan model Banyuwangi sebagai acuan,” tegasnya.

Menurut Luhut, penerapan sistem digital akan meningkatkan efektivitas dan akurasi penyaluran bansos. Dengan data yang terintegrasi, program bansos tunai, subsidi, hingga stimulus ekonomi bisa lebih tepat sasaran serta meminimalisasi kebocoran anggaran.

Tak hanya soal efisiensi, Luhut menambahkan bahwa bansos digital yang tepat sasaran dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3 persen–0,4 % .

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)