300 Ribu Keluarga di Banyuwangi Terdaftar Bansos Digital, Pendaftaran Ditutup 15 Oktober

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Sebanyak 300.343 kepala keluarga telah mendaftar dalam program bantuan sosial (bansos) digital. Program ini merupakan bagian dari uji coba nasional untuk memastikan penyaluran bantuan lebih akurat dan tepat sasaran.

Pendaftaran bansos digital di Banyuwangi dibuka sejak 18 September dan akan berakhir pada 15 Oktober 2025. Pemerintah pusat menargetkan sekitar 320 ribu warga ikut serta dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banyuwangi, Choiril Ustadi, mengatakan uji coba ini bukan semata mengejar jumlah pendaftar. Tujuan utamanya adalah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan bansos bisa mendaftarkan diri.

“Uji coba ini tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri,” ujar Ustadi.

Baca juga: Sempat Buat Blunder saat Lawan Inter Milan, Rekan Setim Jay Idzes Kini Masuk Radar Nerazzurri

Menurutnya, masyarakat yang belum sempat mendaftar masih memiliki waktu sekitar sepekan untuk melakukannya. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui perangkat telepon pintar dengan identitas kependudukan digital, atau melalui agen perlindungan sosial (perlinsos) yang tersebar di wilayah Banyuwangi.

Dari total pendaftar yang sudah masuk, mayoritas mendaftar melalui agen perlinsos. Di Banyuwangi, jumlah agen ini mencapai ribuan, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kader dasawisma, serta unsur pemerintah daerah seperti camat dan lurah.

Baca juga: Seorang Pria Membusuk Ditemukan Tewas di Dekat Jembatan Klakah Lumajang 

“Kalau data yang masuk, banyak yang melalui agen. Misalnya dari penerima program PKH, ada sekitar 48 ribu orang, dan 60 persennya tidak punya HP atau HP-nya tidak mendukung akses IKD,” jelas Ustadi.

Pemkab Banyuwangi mengatakan pendaftaran bansos digital ini bersifat sukarela, bukan kewajiban bagi semua warga. Jika pada batas waktu nanti jumlah pendaftar tidak mencapai target, hal itu tidak menjadi masalah.

“Itu tidak apa-apa, memang sejak awal sudah disiapkan untuk itu. Tidak wajib semua orang harus daftar. Kami fokus pada yang merasa membutuhkan bansos,” kata Ustadi.

Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat yang merasa memerlukan bantuan untuk segera mendaftar sebelum batas waktu berakhir.

“Bagi masyarakat yang masih merasa membutuhkan tapi belum daftar, dipersilakan. Kami minta agar masyarakat mendaftar secara sukarela,” ujarnya.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)