3 Fraksi DPRD Bondowoso Setuju Kenaikan BTT Rp 13 Miliar, Minta Transparansi Rawan Overbudgeting

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Bondowoso - Tiga fraksi DPRD Bondowoso mendukung kenaikan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) dalam Raperda Perubahan APBD 2025.

Namun, eksekutif diminta memberikan penjelasan rinci agar penggunaan anggaran tidak menimbulkan kesan sebagai "pos abu-abu" dan overbudgeting.

Dalam Raperda perubahan APBD 2025, BTT naik dari Rp 4,3 miliar menjadi Rp13,07 miliar, atau bertambah sekitar Rp 8,7 miliar. Hal ini disampaikan saat rapat paripurna pandangan umum fraksi, Rabu (17/9/2025).

Baca juga: Tahun Ini, Kejaksaan Telah Kembalikan Kerugian Negara Rp 7,3 M ke Pemkab Bondowoso

Dukungan dengan Catatan Transparansi

Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera (DPKS) melalui juru bicaranya, Subangkit Adi Putra, menilai kenaikan BTT patut diapresiasi sebagai langkah antisipasi risiko darurat. Namun menekankan perlunya penjelasan detail mengenai urgensi dan dasar perhitungan kenaikan tersebut.

"Agar tidak terkesan overbudgeting," tegas Subangkit.

Fraksi Golkar juga menyuarakan hal serupa. Juru bicara fraksi, Lany Sonia Wulandari, mengingatkan bahwa BTT rawan disalahgunakan jika tidak memiliki indikator penggunaan yang jelas.

Baca juga: Uang Hasil Korupsi Rp 7,3 Miliar Dikembalikan ke Bupati Bondowoso

"Agar benar-benar hanya untuk keadaan darurat dan bukan celah pemborosan," ujarnya.

Fraksi PPP melalui Ahmadi mengatakan dukungan terhadap tambahan anggaran untuk kesiapsiagaan bencana dan program pembangunan mendesak. Namun, ia meminta pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

"Penyaluran harus benar-benar tepat sasaran. Khususnya untuk penanganan bencana banjir dan longsor yang beberapa kali terjadi di Bondowoso," jelas Ahmadi.

Baca juga: 6 Kader Diusulkan Jadi Calon Ketua DPC PDIP Bondowoso 2025-2030

Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, memastikan kenaikan BTT difokuskan untuk penanganan bencana. Menurutnya, langkah ini diambil karena tren hujan mulai meningkat sehingga risiko bencana alam juga bertambah.

"Itu untuk penanganan bencana," singkatnya.

Berdasarkan data BPBD Bondowoso, angin kencang menjadi bencana yang paling sering terjadi pada 2024 hingga Agustus 2025.

Tahun 2024 tercatat 180 kejadian bencana, dengan 111 di antaranya berupa angin kencang.

Disusul kebakaran hutan dan lahan (31 kejadian), banjir (19), tanah longsor (12), bencana non-alam (10), bencana sosial (4), serta dua kali erupsi gunung api.

Baca juga: Dua Ponpes di Bondowoso Jalankan Program Makan Bergizi Gratis untuk Ribuan Santri

Memasuki 2025 hingga Agustus, angin kencang masih mendominasi dengan 35 kejadian, diikuti banjir (13), tanah longsor (10), kebakaran hutan (2), dan bencana non-alam (5).

Kondisi ini menjadi alasan utama DPRD dan Pemkab Bondowoso menaruh perhatian lebih pada anggaran BTT, agar penanganan bencana bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

(TribunJatimTimur.com)