DPRD Kaget Anggaran Bantuan Hukum bagi Warga Miskin di Jember Hanya Rp 50 Juta Setahun

"Ini akan membebani LBH atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH), sebab mereka terkesan dipaksa melakukan pengecualian layanan yang justru dapat menimbulkan fitnah besar bagi lembaga tersebut," ulasnya.

Hafidi mengatakan kalau Badan Anggaran dan TAPD Pemkab Jember tidak segera menaikkan anggaran tersebut, sama saja tidak niat memberi biaya bantuan hukum bagi warga miskin.

"Lebih baik hanguskan saja anggaran itu. Ketimbang mengeluarkan angka Rp 50 juta, justru itu merupakan bentuk pelecehan," paparnya.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Jupriono belum bisa dikonfirmasi, atas pengeperasan anggaran bantuan hukum tersebut.

(TribunJatimTimur.com)