Tak Mampu Beli Token Listrik, Layanan Kantor Desa Patemon Jember Lumpuh

Ringkasan Berita:

• Kantor Desa Patemon Jember lumpuh akibat kehabisan token listrik
• Warga gagal mengurus KK dan KTP karena listrik dan internet mati
• Penyebab utama karena ADD tahun 2026 belum cair
• Perangkat desa belum menerima gaji sejak Januari
• Pelayanan ditargetkan kembali normal keesokan hari

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Pelayanan administrasi di Kantor Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, lumpuh total, Rabu (18/2/2026) pagi. Kondisi ini karena pemerintah tak mampu beli token listrik, sehingga seluruh perangkat elektronik dan jaringan internet tidak dapat digunakan.

Sejak pukul 08.00 WIB, puluhan warga telah mengantre di kantor desa untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun hingga sekitar pukul 10.00 WIB, pelayanan tidak kunjung berjalan. Warga akhirnya diminta pulang tanpa mendapatkan layanan apa pun.

Baca juga: Perkuat Kapasitas, Aparatur Desa Gempol Pasuruan Ikuti Bimtek Tata Kelola dan Transformasi Digital

Indra (43), salah satu warga yang datang ke kantor desa, mengaku kecewa karena gagal mencetak KK.

“Saya mau mencetak KK ke kantor Desa Patemon ini, tapi tadi sampai sini disampaikan Pak Sekdes kalau listriknya padam karena tidak ada tokennya,” ujarnya.

Indra menambahkan, berdasarkan informasi dari perangkat desa, tidak tersedianya token listrik disebabkan belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD).

Baca juga: Tradisi Unik Kadhisah di Bondowoso, Ribuan Kue Kucur Diarak Warga Desa Jurangsapi

“Padam ini sejak tadi jam delapan. Banyak warga yang antre pelayanan, sekitar delapan sampai sepuluh orang akhirnya pulang karena listrik padam,” tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan Nurmalia (36). Ia gagal memperbarui KK yang dibutuhkan sebagai syarat administrasi di tempat kerjanya.

“Padahal KK itu penting buat saya, dimintai data oleh pabrik tempat saya kerja. Waktu itu datang disuruh tunggu satu minggu, sekarang mau saya cek malah listrik padam,” keluhnya.

Baca juga: Kembali Cetak Prestasi, Desa Randupitu Raih Penghargaan Atas Komitmen Menjaga Desa Bersih Narkoba

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Desa Patemon, Djoni Chairiyanto, menjelaskan lumpuhnya pelayanan terjadi karena ADD tahun anggaran 2026 belum cair. Akibatnya, operasional kantor desa mengalami kendala, termasuk pembayaran listrik dan layanan internet.

“Kami mohon maaf, anggaran memang belum turun. Bahkan perangkat desa juga belum menerima gaji sejak Januari sampai Februari ini,” katanya.

Baca juga: Wamendagri Bima Arya Dorong Desa Jember Kurangi Ketergantungan Dana Pusat

Rp 200 Ribu

Menurut Djoni, kebutuhan token listrik kantor desa rata-rata mencapai Rp 200 ribu per minggu. Biaya tersebut digunakan untuk mengoperasikan komputer, dua unit pendingin ruangan, serta pelayanan administrasi berbasis digital.

“Biasanya kalau token hampir habis, kami lapor ke Pj Kades sebelumnya dan langsung dibayarkan dulu. Nanti setelah anggaran cair diganti. Kondisi seperti ini belum pernah terjadi,” jelasnya.

Baca juga: Kepala Desa Wonosunyo Wafat, Rekan dan Kolega Sampaikan Duka Mendalam

Selain listrik, tagihan WiFi yang jatuh tempo setiap tanggal 20 juga belum dapat dibayarkan. Padahal, koneksi internet sangat dibutuhkan untuk layanan administrasi daring seperti pencetakan e-KTP dan KK.

“Dengan berat hati kami minta maaf kepada masyarakat karena pelayanan terganggu. Saya sebagai penanggung jawab administrasi berupaya agar besok pelayanan sudah bisa kembali berjalan,” tambahnya.