PKB Pasuruan Gelar Dialog Aspirasi Publik, Jaring Aspirasi Berbagai Persoalan

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Pasuruan menggelar Dialog Aspirasi Publik di kantor DPC, Kamis (11/9/2025). 

Acara ini diikuti mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi kemahasiswaan Cipayung, Non-Governmental Organization (NGO), hingga jurnalis.

Plh Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, menegaskan dialog ini merupakan tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dari tingkat bawah.

“Dialog ini penting untuk memahami denyut nadi Indonesia saat ini. Kami ingin forum ini menjadi ruang terbuka, objektif, dan konstruktif, tidak hanya untuk mengidentifikasi persoalan, tetapi juga mencari solusi bersama,” ujar Sudiono yang akrab disapa Mas Dion.

Baca juga: Kontingen Pramuka Pasuruan Siap Berlaga di Giat Prestasi Daerah Jawa Timur 2025

Dion menambahkan pemikiran kritis dari mahasiswa, NGO, dan masyarakat sangat penting untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi masa depan Pasuruan maupun Indonesia.

Dalam forum ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah masukan, salah satunya terkait pembangunan Kabupaten Pasuruan yang dinilai belum maksimal.

Pasuruan memiliki potensi wisata alam besar, seperti Gunung Bromo, yang sudah dikenal wisatawan mancanegara. Namun akses menuju Bromo dari Pasuruan masih kurang diperhatikan pemerintah.

Baca juga: Pemkab Pasuruan Tertibkan Aset Pendidikan,  Inventarisasi Tanah dan Bangunan Sekolah

“Padahal, view terbaik Bromo ada di Pasuruan. Tapi wisatawan lebih banyak masuk lewat Malang atau Probolinggo. Minimnya penerangan jalan menuju Bromo jadi bukti kurangnya keberpihakan pemerintah,” ungkap salah satu perwakilan mahasiswa.

Selain itu mahasiswa juga menyoroti minimnya lapangan pekerjaan. Mereka menilai hal ini ikut menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kritik lain yang muncul adalah dugaan penyalahgunaan penyaluran beasiswa KIP di Pasuruan. Audiens meminta PKB memperjuangkan adanya kanal pengaduan publik yang independen agar penyaluran dana pemerintah lebih transparan.

Isu lain antara lain pengelolaan sampah di wilayah pesisir, krisis air bersih, dan jalan rusak yang perlu segera ditangani pemerintah daerah.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Tribun Jatim Timur

Ikuti saluran whatsapp, klik : Tribun Jatim Timur

(TribunJatimTimur.com)