Jawab Pandangan Umum DPRD, Bupati Pasuruan: Efektivitas Anggaran dan Keberpihakan untuk Rakyat Kecil

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan  - Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menanggapi Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan terkait Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Senin (27/10/2025) siang.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pemandangan umum fraksi, baik berisi pertanyaan, kritik, maupun saran yang semuanya bertujuan untuk penyempurnaan APBD 2026,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi itu.

Menanggapi PU Fraksi PKB, Mas Rusdi menyebut turunnya Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sekitar 20 persen berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/KPTS/SR.310/M/10/2025 sangat membantu petani di daerah.

“Tentunya kebijakan ini sangat meringankan beban petani,” ujarnya.

Dia mengatakan, kebijakan anggaran daerah tahun 2026 akan diarahkan pada program yang paling berdampak pada masyarakat, khususnya layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Baca juga: Polsek Asembagus dan Besuki Amankan 12 Motor dalam Operasi Antibalap Liar

“Kami juga akan memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran agar benar-benar efektif dan efisien,” lanjutnya.

Terkait 609 tenaga guru honorer yang dirumahkan, pihaknya telah berkirim surat ke Menpan RB dan Kemendikdasmen serta mengajukan permohonan audiensi dalam waktu dekat untuk memperoleh kepastian nasib mereka.

Sementara untuk rencana pembangunan real estate di lahan eks Perhutani, Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Mas Rusdi menegaskan pihaknya akan meninjau kembali urgensinya.

“Kawasan tersebut merupakan daerah resapan air yang sebaiknya tetap dipertahankan dan tidak dialihfungsikan,” tegasnya.

Baca juga: Pabrik Triplek di Banyuwangi Terbakar, Diduga Akibat Percikan Api dari Mesin Dinamo

Menanggapi PU Fraksi Gerindra, Mas Rusdi memastikan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Langkah strategisnya meliputi digitalisasi layanan pajak dan retribusi, integrasi data potensi pajak lintas sektor, serta penyusunan regulasi daerah yang adaptif dan adil.

“Kami berkomitmen menjaga konsistensi kinerja dan meningkatkan kemandirian fiskal secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Untuk belanja pegawai PPPK, pemerintah daerah telah menyesuaikan dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2024 serta Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 untuk PPPK paruh waktu.

Mas Rusdi menegaskan seluruh kebijakan tetap sejalan dengan RPJMD dan visi-misi kepala daerah, yakni kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan.

Baca juga: POTENSI Transfer Paruh Musim Persija Gaet Bintang Timnas Indonesia, 2 Pemain Dibidik, 4 Nama Nyusul?

“Alokasi anggaran akan berpihak pada masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak,” jelas dia.