Tolak Pilkada Dipilih DPRD, PDIP Dorong E-Voting untuk Tekan Biaya Pilkada

Ringkasan Berita:

• PDIP menolak wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD
• E-voting diusulkan sebagai solusi menekan biaya Pilkada
• PDIP mengklaim telah melakukan simulasi e-voting internal
• India dijadikan contoh penerapan e-voting dengan populasi besar

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Surabaya - Wacana penggunaan sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali mengemuka di tengah perdebatan soal mahalnya biaya politik. PDI Perjuangan (PDIP) menilai e-voting bisa menjadi solusi untuk menekan anggaran Pilkada tanpa mengorbankan kualitas demokrasi.

Usulan ini disampaikan PDIP sebagai respons atas munculnya wacana pengembalian mekanisme Pilkada ke parlemen atau DPRD. PDIP secara tegas menolak Pilkada tidak langsung dan tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Baca juga: Bawaslu dan GP Ansor Probolinggo Bahas Penegakan Hukum Pilkada

Simulasi E-Voting

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan gagasan e-voting bukan sekadar wacana. Menurutnya, PDIP telah melakukan simulasi internal sebelum mengusulkan sistem tersebut dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta.

“Kami bukan hanya sekadar memelopori e-voting, kami sudah melakukan simulasi tentang e-voting itu,” kata Hasto saat ditemui di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kota Surabaya, Sabtu (17/1/2026).

Baca juga: KPU Bondowoso Kembalikan Sisa Dana Hibah Pilkada Sebesar Rp 8 Milliar

Hasto menjelaskan, simulasi tersebut dilakukan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan disaksikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dalam simulasi itu, pemilihan dengan lima calon sekaligus dapat dilakukan melalui sistem e-voting.

PDIP menilai penerapan e-voting bukan hal mustahil jika dibangun dengan sistem yang serius dan berintegritas. Hasto menyebut, sejumlah negara telah lebih dulu menerapkan e-voting, termasuk India yang memiliki jumlah penduduk sangat besar.

“Sebenarnya gagasan dari Ibu Mega untuk e-voting itu sudah sejak lebih dari 10 tahun lalu. Saat itu beliau belajar dari India, dengan penduduk yang begitu besar kenapa e-voting bisa dilakukan,” jelas Hasto.

Tekankan Integritas

Meski mendorong transformasi sistem pemungutan suara, PDIP menekankan keberhasilan Pilkada tidak hanya bergantung pada teknologi. Integritas penyelenggara pemilu dan penegakan hukum dinilai menjadi faktor kunci agar biaya politik bisa ditekan.

Hasto menegaskan, tanpa penegakan hukum yang optimal, kontestasi politik akan terus berlangsung mahal.

Baca juga: Hasil Sementara PSU Pilkada Magetan, Paslon 03 dan 01 Bersaing Ketat

“Tanpa penegakan hukum yang efektif, kontestasi politik akan selalu mahal. Karena itu, Rakernas kami juga menekankan aspek penegakan hukum dalam membangun sistem politik yang demokratis,” ujarnya.

Rekomendasi Rakernas PDIP
Dalam Rakernas PDIP di Jakarta, sejumlah rekomendasi strategis dihasilkan. Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Jamaluddin Idham membacakan Rekomendasi Eksternal Rakernas, yang salah satu poin utamanya adalah mempertahankan Pilkada langsung.

PDIP juga merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara serta penguatan integritas penyelenggara sebagai solusi atas tingginya biaya politik.

“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan Pilkada berbiaya rendah, antara lain dengan menerapkan e-voting, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik,” kata Jamaluddin.